Ratusan KK Tak Punya MCK

BANDUNG BARAT– Ratusan kepala keluarga (KK) di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki fasilitas mandi cuci kakus (MCK) yang layak.

 

Menurut Kepala Desa Karyamukti Agus Sugiarto, banyak warga yang masih mengandalkan sanitasi alam. “Di desa ini total ada delapan rukun warga, 34 rukun tetangga, dengan 1.030 kepala keluarga.Paling hanya seperempatnya saja dari jumlah KK itu yang memiliki sanitasi/MCK layak di rumahnya masing-masing,” ujar Agus, di Kabupaten Bandung Barat (KBB),kemarin. 

 

Dia mengaku terus berupaya meminta bantuan MCK, baik ke pemerintah daerah melalui forum musyawarah rencana pembangunan (musrembang) maupun mengajukan proposal kepada pihak swasta. Agus sudah mengusulkan pembuatan lima unit MCK dan dua unit pipanisasi pada musrembang tahun lalu untuk direalisasikan pada 2012. Akan tetapi, kata dia, tidak ada satu pun yang disetujui oleh pemerintah kabupaten. Pada tahun sebelumnya,hanya satu unit MCK bantuan pemda yang dibangun di Kampung Cisesep,RT 04/03. Sementara dari pihak swasta sudah dua tahun berturutturut dibangun dua unit MCK setiap tahun. 

 

“Saya selalu usulkan pembangunan MCK namun tidak pernah digubris. Ini pula yang menjadi kekecewaan saya dan para kepala desa lainnya.Aspirasi musrembang selalu tidak pernah terealisasi,” tuturnya. Selain, itu dia juga sangat berharap infrastruktur jalan bisa segera dibenahi. Sepanjang 17 kilometer jalan desa dan 3,6 kilometer jalan kabupaten yang berada di Desa Karya Mukti yang luasnya 728 hektare, kondisinya rusak parah. Padahal, jalan di desa ini menjadi pilihan utama bagi para pengusaha sayuran dari Desa Nangerang,Bumi Nagara Sindangkerta, dalam mengirim hasil panennya ke Soreang, Kabupaten Bandung dan Pasar Induk Caringin Bandung. 

 

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Hanes Lise membenarkan banyak hasil musrembang yang tidak sesuai aspirasi warga. Hal itu, kata dia, mengakibatkan banyak program pembangunan dari pemerintah daerah yang terhambat karena berbeda dengan prioritas kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

 

“Sering kali terjadi ketidaksesuaian antara program di desa dengan kabupaten. Salah satunya karena minimnya sosialisasi dan inventarisir data kebutuhan bantuan,” ucapnya. adi haryanto