Rakyat Hidup dengan Sanitasi Tak Layak

Jakarta, Kompas - Meski kesejahteraan masyarakat terus meningkat, sebagian besar rakyat masih hidup dengan sanitasi tak layak. Penyebabnya, kesadaran pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan masih rendah.

 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 menyebut, 55,5 persen rumah tangga memiliki akses pembuangan tinja yang layak sesuai kriteria Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). Namun, masih ada 17,2 persen rumah tangga yang buang air besar sembarangan di kali atau kebun.

 

”Meski kesejahteraan masyarakat meningkat, perilaku untuk menjaga kesehatan lingkungan belum berubah,” kata Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Wilfried H Purba di Jakarta, Jumat (7/9).

 

Di sejumlah daerah masih banyak ditemui rumah bagus tanpa kakus. Ini rentan menimbulkan berbagai penyakit.

 

Riskesdas 2010 juga menyebut, baru 45,1 persen rumah tangga punya akses terhadap sumber air minum terlindung sesuai dengan kriteria MDG. Jika konsumsi air kemasan dan air dari depot air minum diperhitungkan, 66,7 persen rumah tangga punya akses air minum.

 

Emah Sudjimah dari Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum, mengatakan, penyediaan sanitasi yang layak belum menjadi prioritas pemerintah.

 

Dari kebutuhan investasi pemerintah dan masyarakat untuk sanitasi Rp 54.000 per orang per tahun, anggaran yang tersedia baru Rp 200 per orang per tahun. Biaya investasi sanitasi ini jauh lebih rendah daripada pengeluaran rumah tangga untuk beli pulsa telepon atau rokok.

 

Anggaran sanitasi di kabupaten/kota rata-rata kurang dari 2 persen APBD. ”Banyak anggota DPRD masih menanyakan pentingnya anggaran pembangunan sarana sanitasi,” ujar Emah.

 

Wilfried menambahkan, keterbatasan akses pembuangan tinja dan air bersih lebih banyak terjadi di desa. Untuk kota, masalahnya adalah terlalu dekat jarak antara saluran pembuangan dan sumber air minum.

 

”Solusinya, membangun sistem pembuangan air limbah komunal. Tapi, ini butuh investasi besar,” katanya. Saat ini, baru 12 kota memiliki sistem pembuangan air limbah terpadu. (MZW)