Pusat Harus Ikut Tangani Banjir di DKI dan Jabar

Sumber:Pikiran Rakyat - 20 November 2007
Kategori:Banjir di Jakarta
BANDUNG, (PR).-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat ikut menangani banjir yang terus mengepung dua wilayah administratif tersebut setiap musim hujan tiba. Diperlukan program yang terintegrasi antarprovinsi di bawah kewenangan pemerintah pusat untuk menuntaskan masalah banjir.

Hal itu mengemuka pada pertemuan antara Gubernur Jabar Danny Setiawan dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Foke Bowo, di Gedung Sate Jln. Diponegoro, Bandung, Senin (19/11).

Pertemuan itu merupakan pertemuan lanjutan setelah rapat kerja bersama Komisi V DPR, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Gubernur Jabar, yang diwakili Wagub Jabar Numan Abdul Hakim, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/11).

Menurut Danny, banjir di DKI Jakarta dan sejumlah daerah di Jawa Barat seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Cianjur, tidak akan selesai tanpa perhatian pemerintah pusat.

Berdasarkan data Pemprov Jabar, sedikitnya terdapat 70 daerah aliran sungai (DAS) kritis di wilayah Jabar. Hal itu pula yang menjadi masalah dalam penanggulangan banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Jabodetabekjur).

Di samping perbaikan hulu dan hilir DAS dari dana APBD, lanjut Danny, juga diperlukan keterlibatan masyarakat untuk mengubah pola hidup sehingga tidak merusak lingkungan.

Kawasan Bopunjur yang rusak karena pembangunan tak terkendali, disebut-sebut menjadi penyebab datangnya banjir kiriman ke Jakarta. Yang bersifat fisik menjadi perhatian pemerintah daerah, tapi juga dibutuhkan andil dan otoritas dari pemerintah pusat untuk mengendalikan pemerintah otonomi sehingga cakupan wilayah penertibannya lebih luas, ucapnya.

Fauzi Bowo menyatakan, tidak ada provinsi atau kabupaten/kota yang bisa menangani sendiri masalah di perbatasan wilayahnya. Perlu pemberdayaan pemerintah kabupaten/kota terkait untuk menyelesaikan masalah bersama tersebut. Kita samakan visi untuk menyelesaikan berbagai masalah secara bersama sampai tuntas, sehingga kerja sama itu menjadi efektif, katanya.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah menyalurkan dana bantuan untuk pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT). Namun, dari anggaran Rp 500 miliar yang dijanjikan, baru diterima Rp 100 miliar, sehingga pembangunannya belum bisa diselesaikan dalam waktu cepat, ungkap Fauzi.

Fauzi mengakui, selama ini sejumlah daerah penyangga DKI Jakarta mendapat dana bantuan setiap tahunnya. Saya enggan menyebut bantuan, karena kita sederajat dan untuk kepentingan bersama. Untuk tahun depan, akan kami bahas bersama Pemprov Jabar, meski tahun sebelumnya tidak dilakukan, katanya.

Selain itu, dalam pertemuan Danny dengan Foke kemarin, dicapai kesepakatan untuk merevitalisasi lembaga kerja sama antarprovinsi guna menyelesaikan berbagai masalah sehingga bisa memiliki kekuatan hukum. Namun, pertemuan tersebut belum membahas rincian lembaga yang dimaksud.

Jaringan Kerja Solidaritas Kerakyatan (Jaka Soka) dalam press release-nya mengatakan, penanganan banjir di Jakarta harus dipayungi UU dan dijabarkan melalui Kepres.

Mereka juga menyatakan, banjir di Jakarta bukan semata-mata banjir kiriman dari wilayah Bopunjur, juga akibat efek backward air yang mengalir ke laut namun kembali lagi karena tidak adanya areal resapan air di Kota Jakarta. (A-158)



Post Date : 20 November 2007