Proyek sampah berlanjut

JAKARTA: Setelah menyelesaikan tempat penampungan akhir (TPA) berteknologi tinggi di Bantar Gebang, Bekasi, Pemprov DKI kini akan melanjutkan proyek sejenis ke Pulogebang dan Cakung, Jakarta Timur.

Gubernur DKI Fauzi Bowo optimistis warga akan bisa menerima pembangunan tempat pengolahan sampah yang memakai metode intermediate treatment facility (ITF) tersebut, sehingga tender proyek itu bisa segera dimulai.

"Pulogebang dan Cakung merupakan satu-satunya tempat penampungan sampah di Jakarta. Jika ditutup, tidak ada lagi penampungan sampah warga Jakarta, sampahnya mau dibuang kemana?" ujarnya di Jakarta, kemarin.

Gubernur menjelaskan pengolahan sampah dengan metode ITF merupakan proyek uji coba atau percontohan yang kemudian akan dikembangkan di Marunda, Jakarta Utara, Duri Kosambi, Jakarta Barat, serta Ragunan, Jakarta Selatan.

Teknologi ITF yang digunakan merupakan instalasi pembakaran atau proses pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan listrik atau kompos dengan kapasitas pemusnahan sampah sebanyak 1000 ton per hari.

Terkait dengan kemungkinan adanya penolakan warga sekitar, gubernur menegaskan hal tersebut wajar karena proyek itu merupakan percontohan warga jadi warga belum merasakan manfaatnya.

Proyek limbah

Pada bagian lain, Gubernur mengatakan pemprov akan mengintegrasikan sistem satu tarif untuk pelayanan air minum dan air limbah sejalan dengan rencana pembangunan sistem pengolahan limbah di semua kawasan Jakarta.

Fauzi menekankan rencana pengintegrasian itu tengah dikaji dan ditindaklanjuti efek dari penerapan dan pembiayaannya. Sebab, integrasi tarif itu hanya akan terjadi apabila ada kerja sama dengan swasta.

"Dana APBD sudah terbatas. Sementara itu, biaya proyek itu bisa lebih dari Rp1 triliun untuk membangun sistem pengolahan limbah di seluruh kawasan di Jakarta," katanya.

Gubernur mengatakan konsep pembangunan pengolahan limbah itu merupakan program lama DKI yang tertunda karena keterbatasan dana. Konsep itu pernah diujicobakan pada saluran air limbah di Kuningan, Jakarta Selatan, tapi gagal diterapkan di kawasan lain.

Masalahnya, APBD saat itu lebih diprioritaskan untuk perbaikan tata jalan dan tata air. "Jadi nanti konsepnya akan di-cluster ke masing-masing wilayah, selain juga saluran gendong yang direncanakan kami bangun."

Ketua Komisi D DPRD DKI Sayogo Hendrosubroto (F-PDIP) mengatakan pembangunan saluran gendong selain untuk aliran limbah juga mengantisipasi banjir. Mia Chitra Dinisari

Post Date : 25 Maret 2009