|
CIREBON (SINDO) Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tidak optimal dalam menjalankan proyek pabrik kompos senilai Rp5,5 miliar di Blok Kopiluhur, Kelurahan Argasunyak, Kota Cirebon. Padahal, proyek tersebut termasuk dalam program West Java Environment Management Project (WJEMP), yang didanai Bank Dunia. Akibatnya, sekitar 25 karyawan yang mengelola proyek yang menghabiskan dana miliaran rupiah tidak diberikan upah selama lima bulan. Sebelumnya, proyek pengolahan sampah tersebut direncanakan untuk mengolah sampah- sampah di TPA Kopi luhur. Selain itu, ditujukan sebagai program pengembangan usaha bagi warga sekitar. Namun hingga saat ini, proyek tidak berjalan maksimal. Berdasarkan hasil pantauan SINDO di lokasi proyek, di dalam bangunan seluas 210x50 m2 itu, terdapat dua mesin pencacah dan satu mesin pengayak. Dari tiga mesin penggerak,dua di antaranya sudah tidak berfungsi. Satu mesin pencacah saat ini sudah rusak dan tidak berfungsi lagi. Kerusakan pada mesin itu terdapat pada pisaunya yang sudah tumpul. Mungkin karena bahan bajanya buruk, ujar Taryani, salah seorang pekerja di tempat itu. Tidak hanya mata pisau,lanjut Taryani, kerusakan juga diakibatkan dinamo mesin yang terlalu lemah. Sedangkan, mesin ayak mengalami kerusakan pada dinamo mesin yang sudah bocor. Akibatnya, kedua mesin tersebut hingga saat ini tidak bisa berfungsi. Menurut Taryani,sejak dibuka Januari 2007, pabrik tersebut hanya bisa memproduksi composing sebanyak 5 m3 saja, dan tidak ada sedikit pun yang sudah laku terjual.Saat ini,kami sudah tidak bisa bekerja, bahkan sekitar 25 orang karyawan di sini sejak pembukaan pabrik composing sama sekali belum mendapatkan upah. Sebelumnya, pemerintah menjanjikan kami akan diberi upah Rp20.000 /hari, kata Supriyatna, salah seorang karyawan. Lurah Argasunya, Kec Harjamukti, Tasmadi,saat dikonfirmasi SINDO menegaskan, pabrik pengolahan sampah yang berada di wilayah kerjanya tidak berfungsi. Padahal, sebelumnya warga yang berada di lokasi TPA berharap banyak pabrik kompos dapat meminimalisasi penyebaran limbah dan mengakomodasi tenaga kerja. Tidak sedikit warga yang menanyakan saya akan fungsi pabrik tersebut. Bahkan, warga juga saat ini sudah merasa resah akibat air limbah dari TPA yang mencemari sumur mereka, paparnya. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cirebon Eddy Krisnowanto, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, membantah jika pabrik kompos tersebut terbengkalai. Saat ini, pihaknya merupakan penanggung jawab proyek tersebut. Pabrik kompos itu tidak terbengkalai, bahkan masih berfungsi hingga saat ini. Kami juga tidak memungkiri bahwa karyawan di sana belum mendapatkan upah. Namun, kami sudah mengajukan di APBD 2007 anggaran untuk gaji karyawan, paparnya. (tantan sulthon) Post Date : 08 Juni 2007 |