Proyek Banjir Diprioritaskan

JAKARTA (MI): Karena tiga bulan lagi anggaran tutup buku, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memprioritaskan pengerjaan proyek-proyek terkait dengan banjir.

Asisten Pembangunan DKI Jakarta Sarwo Handayani mengungkapkan hal itu, kemarin, terkait dengan sempitnya waktu penggunaan APBD Perubahan 2008 yang baru disahkan 29 Agustus.

Dengan dikurangi proses lelang dan tender, waktu yang tersisa diperkirakan hanya sekitar dua bulan. Pembangunan dipastikan tidak tuntas dan dikhawatirkan asal-asalan.

Keterlambatan terjadi karena pembahasan APBD Perubahan DKI 2008 berlarut-larut. Setelah disahkan pada 29 Agustus, sisa APBD yang belum cair diperkirakan baru bisa digelontorkan pertengahan bulan ini.

Meski tidak menyebutnya prioritas, Sarwo memberi penekanan pada proyek-proyek yang terkait dengan penanganan banjir. "Sekarang kan sudah musim hujan," ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Pertamanan DKI itu tidak mengelak bahwa waktu yang tersisa memang sempit. "Karena itu, PU (Pekerjaan Umum) akan melakukan serentak, baik paling makro (BKT dan BKB) hingga yang mikro. Anggarannya sudah ada dan harus segera mulai kerja," tandas Sarwo.

Ia optimistis anggaran tetap terserap meski waktu tersisa sempit. "Saya sebagai asisten selalu dikejar Gubernur sampai ke detail kalau program tidak bergerak. Beliau minta asisten membantu unit kerja yang butuh bantuan."

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Mukhayar Rustamuddin, sejumlah proyek bisa langsung jalan karena telah mengikuti proses lelang. "Yang saya dengar begitu, beberapa sudah proses lelang. Jadi saat anggaran cair tinggal bayar saja," ujarnya.

Khusus untuk persoalan jalan dan drainase rusak yang paling banyak dikeluhkan masyarakat, Gubernur DKI Fauzi Bowo mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat. "Kalau saluran atau jalan penghubung rusak, itu tanggung jawab Pemprov DKI. Nah, saluran mikro di depan rumah tanggung jawab lingkungan masing-masing," katanya.

Menurut Fauzi, pembenahan sistem drainase harus berbasis komunitas. "Saluran mikro tidak bisa diserahkan ke orang lain. Kalau mikro tetap membuang sampah, dikeruk seperti apa pun, di makro tetap bakal macet," tandas mantan Kepala Dinas Pariwisata DKI itu.

Sejumlah proyek fisik terhambat karena keterlambatan pencairan APBD antara lain perbaikan 22 gedung sekolah SD dan SMP, pembebasan lahan untuk subway, pengerukan, dan normalisasi drainase dan sungai.

Lainnya pembangunan Terminal Pulo Gebang, renovasi kantor pemerintahan, pembangunan lapangan terbang di Kepulauan Seribu, pembangunan terowongan, dan pengaspalan jalan. (Bgz/J-1)

Post Date : 02 September 2008