PROSES pencapaian target pembangunan milenium (MDGs) di tingkat pemerintah pusat sudah memadai, tapi tidak demikian di tingkat daerah.
Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Kerja (Panja) MDGs DPR Nurhayati Ali Assegaf di New York, Amerika Serikat, baru-baru ini. “Kami menemukan fakta ini ketika saya sebagai Ketua Panja MDGs dan anggota Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja ke daerah. Ternyata gubernur saja tidak tahu apa itu MDGs. Jadi ada gap, lacking of information. Mereka sama sekali tidak tahu,” ujarnya tanpa mau menyebut siapa gubernur yang dimaksud.
Karena itu pula, ia mengharapkan Panja DPR dapat membantu menumbuhkan kesadaran menyangkut program MDGs. “Yang kita harapkan, setiap anggota DPR paham dan mengecek ke konstituennya tentang pencapaian MDGs ini.
Misalnya, apakah kemiskinan benar-benar menurun,” kata Nurhayati. Secara umum, dia menilai proses pencapaian MDGs di Indonesia berada pada jalurnya.
Meski demikian, kesulitan berat menghadang, terutama dalam merealisasikan sasaran penurunan angka kematian ibu, penanggulangan HIV/AIDS, serta penyediaan air bersih.
‘’Lima tahun ini menuju 2015 kita harus benar-benar bekerja keras bersama-sama.’’ Hal sama dilontarkan Utusan Khusus Presiden Bidang MDGs Nila F Moeloek di sela KTT MDGs Majelis Umum PBB. Ia mengingatkan, menurut angka yang dikeluarkan Bappenas, tiga dari delapan sasaran yang belum mencapai target adalah penurunan angka kematian ibu, masalah HIV/AIDS, dan akses air bersih.
Indonesia, sebagai salah satu dari beberapa negara yang parlemennya memiliki komite khusus tentang MDGs akan terus mengawal proses pencapaian target MDGs pada 2015. Komitmen itu dinyatakan Nurhayati dalam sidang Inter Parliament Union dan UN Millennium Campaign di sela KTT MDGs Majelis Umum PBB pada 20-22 September lalu.
Harus bareng Sementara itu, Wakil Presiden Boediono menyatakan kemajuan suatu negara salah satunya sangat ditentukan seberapa jauh keberhasilan mengatasi kemiskinan. “Tidak bisa kita tunggu yang lain ditemukan terus yang ini dilakukan kemudian. Akhirnya sukses suatu negara ditentukan oleh seberapa sukses kita menangani masalah kemiskinan,” kata Wapres saat membuka The 3rd IBL International Conference on Corporate Social Responsibility di Jakarta, kemarin. Ia juga mengatakan proses demokrasi, kemajuan ekonomi, stabilitas sosial, dan keamanan tak mungkin bisa diatasi dan berlangsung dengan baik jika kemiskinan masih tetap menghantui. Ia menegaskan, mengatasi kemiskinan tidak bisa saling tunggu agar pemerintah me ngatasi masalah lainnya, tetapi mesti bareng. Dwi Tupani
Post Date : 30 September 2010
|
