Privatisasi Air

Tema Hari Air Sedunia (World Water Day) 2010, yang jatuh pada Senin besok, adalah "Air Bersih untuk Sebuah Dunia yang Sehat". Tapi tampaknya tema itu masih jauh dari kondisi air bersih di Indonesia. Layanan air minum di negeri ini masih tergolong rendah. Di perkotaan, menurut Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Rachmat Karnadi, baru mencakup 45 persen.

Di pedesaan, cakupannya jauh lebih rendah: 10 persen. Padahal jumlah perusahaan air minum di daerah-daerah mencapai 340 buah. Karena itulah, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pemerintah membuka ruang bagi swasta untuk bermain di sektor air. Untuk menarik calon investor ini, pemerintah antara lain memastikan adanya kenaikan tarif air secara berkala.

Saat ini tercatat 24 PDAM menjalin kerja sama dengan swasta nasional maupun asing. Langkah ini mendapat kritik tajam dari kalangan lembaga swadaya masyarakat. Mereka merujuk pada kasus privatisasi PDAM Jaya dengan Palyja dan Thames (sekarang Aetra). Meski telah bercokol mengelola layanan air di ibu kota negeri ini selama 12 tahun, kualitas pelayanan mereka masih jauh dari memuaskan.

Padahal tarif air minum di Jakarta tergolong paling mahal dibanding harga air yang dikelola oleh PDAM di daerah. Hal lain yang membuat cemas kalangan LSM adalah komersialisasi air, dalam bentuk air minum kemasan. Sebab, jika tak diawasi secara ketat, bukan mustahil pasokan air melalui mata air di berbagai wilayah akan menyusut.
 

Post Date : 21 Maret 2010