Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni, Selasa (24/11), mengatakan, posko siaga banjir mulai disiagakan untuk mengantisipasi dampak banjir.
”Petugas piket di posko siaga banjir mulai bekerja 24 jam karena Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyatakan bahwa Jakarta sudah masuk musim hujan,” kata Sylviana.
Dia menambahkan, petugas di posko siaga banjir akan menindaklanjuti peringatan dini yang disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ke Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat. ”Peringatan dini Pemprov DKI Jakarta diteruskan ke posko agar petugas dapat mengambil langkah menyelamatkan warga di daerah banjir,” tutur Sylviana.
Wali Kota memperkirakan piket posko akan diaktifkan hingga bulan Februari atau Maret. Sejumlah peralatan penanggulangan banjir juga sudah disiagakan. Selain itu, juga disiagakan 1.000 petugas.
Warga yang kehilangan surat berharga akibat banjir bisa mendapatkan penggantian surat secara gratis. Surat berharga yang dimaksud, antara lain, adalah KTP, akta kelahiran, dan ijazah.
Secara terpisah, DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI tetap mewaspadai limpahan air Situ Gintung meskipun Departemen Pekerjaan Umum menyatakan situ itu tidak akan membahayakan warga sekitar. Antisipasi tetap harus dilakukan karena curah hujan sering tidak dapat diprediksi.
”Para ahli Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane boleh membuat perhitungan dan perkiraan volume limpahan air Situ Gintung, tetapi kondisi alam sering melebihi prediksi sehingga warga dan pemprov harus tetap waspada,” kata Anggota DPRD Jakarta, Nurmansjah Lubis.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan prosedur peringatan dini di sekitar aliran Sungai Pesanggrahan. Situ Gintung juga terus dipantau karena limpahan airnya dapat membuat Sungai Pesanggrahan meluap.
Bank Dunia
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Negara Departemen Keuangan Rahmat Wahlujanto, seusai mengikuti rapat tentang penyelesaian Proyek Banjir Kanal Timur dan kesiapan penanggulangan banjir Jakarta, di Istana Wapres, Jakarta, mengatakan, Bank Dunia menawarkan bantuan penanganan masalah banjir secara nasional dan regional, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Bantuan itu berupa program pinjaman yang disebut Jakarta Emergency Dredging Initiative senilai 135,5 juta dollar AS.
Dari pinjaman itu, sebanyak 56,4 juta dollar AS akan diteruspinjamkan ke Provinsi DKI sebagai pendanaan khusus untuk penanganan banjir di Jakarta. Sebagian pinjaman lagi akan dimanfaatkan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan Kanal Banjir Timur dan Kanal Banjir Barat serta pencegahan banjir di daerah lainnya. ( ECA/A RT/ HAR)
Post Date : 25 November 2009
|
