SOREANG, (PR).- Wacana pembuatan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di bekas penampungan banjir (polder) di Kel. Baleendah harus digodok matang dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai TPS menjadi sekadar tempat menumpuk sampah di lahan kosong yang rentan disergap luapan Sungai Citarum.
"Pembuatan TPS jangan dipaksakan tanpa menyimak kondisi lingkungan di sekitarnya. Pengelolaannya juga harus dilakukan berkesinambungan. Jangan hanya ada petugas sewaktu sampah akan diangkut pagi hari," ujar anggota Komisi C DPRD Kab. Bandung Gun Gun Gunawan, Rabu (3/11).
Diberitakan sebelumnya, Dinas Permukiman, Penataan Ruang, dan Kebersihan (Dispertasih) Kab. Bandung saat ini mengajukan izin menggunakan areal bekas polder banjir seluas 3.000 meter persegi di seberang Kampung Cienteung. Permukaan tanah milik Pemkab Bandung tersebut berada satu meter lebih rendah dibandingkan dengan permukaan jalan. Di sepanjang tepi areal yang berdampingan dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tersebut, berjejer warung-warung yang menjual segala macam keperluan.
TPS Baleendah nantinya untuk menampung sampah bukan hanya dari wilayah Kec. Baleendah, melainkan juga dari Kec. Dayeuhkolot. Kedua kecamatan padat penduduk tersebut belum memiliki TPS sehingga tidak sedikit tumpukan sampah ditemukan di berbagai lokasi, baik di pinggir jalan maupun tanah kosong. Bahkan, sebagian ruas Jembatan Dayeuhkolot ikut-ikutan dijadikan tempat membuang sampah. Dinas Permukiman, Penataan Ruang, dan Kebersihan Kab. Bandung menargetkan pembuatan TPS selesai tahun depan.
Gun Gun menegaskan, sampah sudah menjadi permasalahan serius di Kab. Bandung. Oleh karena itu, pengelolaannya mesti dilakukan secara profesional. "Kalau memang dinas belum siap mengelola secara profesional, kenapa tidak pengelolaannya dipercayakan kepada pihak ketiga? Sudah sejak lama kami mendorong hal ini," ucapnya.
Utamakan kenyamanan
Sementara Sekretaris Kel. Baleendah R. Kusnaedi mengakui, telah ada beberapa rapat membahas penggunaan bekas polder di kelurahannya tersebut sebagai TPS. Jika rencana itu terwujud, ia berharap agar pembangunannya mengedepankan keamanan dan kenyamanan warga. "Kami minta kehadiran TPS tidak lantas membuat warga di sekitarnya tidak nyaman. Itu aspirasi kami. Jika tidak, dikhawatirkan akan ada resistensi yang kuat," ujarnya.
Menurut Kusnaedi, sosialisasi belum dilakukan karena belum ada perintah dari atas. Pihak kelurahan, katanya, siap melakukan sosialisasi kapan pun diperlukan, asal faktor kenyamanan warga tetap diutamakan. Dengan jaminan kehadiran TPS tidak mengganggu kenyaman warga, niscaya tidak akan ada penolakan karena ini menyangkut kepentingan bersama.
Kusnaedi menyebutkan, pembuangan sampah menjadi kendala besar di wilayahnya karena ketiadaan TPS hingga saat ini. Baru sebagian warga, terutama yang tinggal di perumahan, memperoleh layanan pengangkutan sampah langsung oleh truk pengangkut sampah milik pemerintah. "Di permukiman padat, tak ada lagi tempat membuang sampah. Karena itulah, beberapa tanah kosong dijadikan tempat membuang sampah," ucapnya.
Areal bekas polder di Baleendah menjadi pilihan paling mungkin untuk membangun TPS karena di Kec. Dayeuhkolot tidak ditemukan tanah lapang yang representatif. Camat Dayeuhkolot Nu’man sebelumnya mengakui, amat sulit menemukan lahan kosong di daerahnya. Belum lagi adanya resistensi warga di permukiman padat penduduk. (A-192/A-165)
Post Date : 04 November 2010
|
