Perundingan soal Iklim Harus Selesai 2009

Sumber:Kompas - 13 Desember 2007
Kategori:Climate
Nusa Dua, Kompas - Perundingan mengenai mekanisme global untuk penanganan perubahan iklim harus sudah selesai tahun 2009. Tenggat itu sangat penting bukan hanya untuk memastikan kelanjutan Protokol Kyoto yang berakhir tahun 2012, tetapi juga mempertimbangkan kegentingan situasi dunia akibat dampak perubahan iklim.

Hal itu ditegaskan Sekjen PBB Ban Ki-moon ketika berpidato pada pembukaan Pertemuan Tingkat Tinggi Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim, Rabu (12/12) di Nusa Dua, Bali.

Penegasan harus selesainya perundingan pada 2009 juga disampaikan Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) Yvo de Boer pada pertemuan yang sama, dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Target tuntasnya perundingan pada 2009 juga disetujui oleh delegasi AS yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Paula Dobriansky. Meski demikian, AS tetap menolak soal adanya target penurunan emisi yang ditetapkan secara internasional dan mengikat untuk negaranya.

"Kita harus bisa menyelesaikan negosiasi dalam waktu dua tahun, berakhir pada 2009. Kita harus melakukan ini secepatnya untuk memastikan tidak adanya kesenjangan setelah periode komitmen pertama Protokol Kyoto selesai pada 2012," ujar Presiden Yudhoyono.

Presiden menguraikan, meski orang mengatakan perubahan iklim merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks, dengan banyaknya akronim, jargon, dan mekanisme yang rumit, formula untuk penyelesaiannya sangat sederhana, yaitu kurangi emisi dan penyerapan yang lebih banyak oleh hutan.

Perbaiki ketidakadilan

Ban Ki-moon menyampaikan, perubahan iklim memengaruhi kita semua, tetapi tidak memengaruhi kita secara sama. "Mereka yang kurang mampu untuk menghadapinya justru merupakan yang paling terpukul," ujarnya.

Menurut Ban, mereka yang paling sedikit menjadi penyebab timbulnya masalah justru harus memikul konsekuensi yang paling berat. "Kita mempunyai tanggung jawab etis untuk memperbaiki ketidakadilan ini. Kita mempunyai kewajiban untuk melindungi mereka yang paling rentan," katanya menegaskan.

Oleh karena itu, Sekjen PBB mengatakan, kesepakatan apa pun harus menegaskan negara-negara maju untuk terus mengambil peran utama dalam pengurangan emisi, dan negara-negara berkembang membutuhkan insentif untuk membatasi pertumbuhan emisi mereka.

Dengan target penyelesaian perundingan pada 2009 itu, Ban mengharapkan perundingan di Bali bisa menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang cukup detail, karena waktu dua tahun menuju 2009 itu tidak lama.

"Ini adalah tantangan moral untuk generasi kita. Bukan hanya mata dunia melihat kita. Yang lebih penting generasi berikutnya tergantung kepada kita. Kita tidak boleh merampok masa depan anak-anak kita," ungkap Ban.

Yvo de Boer menambahkan, apabila para perunding gagal bertindak, konsekuensi perubahan iklim bisa membawa dunia ke dalam konflik. Pada tahun 2010 sudah ada sedikitnya 50 juta orang yang tidak memiliki tempat tinggal karena bencana lingkungan, deforestasi, dan perubahan lahan menjadi gurun. Perebutan air, energi, dan pangan bisa mengarah pada perseteruan etnis dan konflik regional. Konflik pun bisa meluas dan tak terkirakan.

Tolak angka

AS, seperti disampaikan Dobriansky, tetap menolak pencantuman angka penurunan emisi dalam rancangan teks deklarasi Bali karena alasan hal itu membuat perundingan-perundingan berikutnya menjadi tidak leluasa lagi. AS juga tetap lebih ingin mengedepankan komitmen nasional setiap negara dalam penurunan emisinya, ketimbang komitmen internasional yang mengikat.

Keberatan AS, yang didukung juga oleh Jepang, Australia, dan Kanada atas sebuah komitmen pengurangan emisi yang ditetapkan secara internasional dan mengikat, memang terus disuarakan pada perundingan para pejabat senior yang telah berlangsung sejak 3 Desember 2007.

Banyak kalangan menyampaikan keberatan keempat negara tersebut lebih disebabkan kesulitan keempat negara itu untuk mengurangi emisinya, khususnya terkait emisi dari pembangkit listrik yang saat ini mengandalkan batu bara, sejak mahalnya harga minyak dan gas dunia.

Di sisi lain, meski ada teknologi untuk menangkap dan menyimpan emisi karbon dioksida (CO2) atau yang disebut carbon capture and storage (CCS), teknologi itu belum sepenuhnya bisa diterapkan karena kerumitan dan biayanya yang sangat tinggi. Hal itu diakui juga oleh James Connaughton, Ketua Dewan Gedung Putih untuk Urusan Kualitas Lingkungan AS, sementara mekanisme yang ada sekarang tidak memberi insentif yang memadai untuk teknologi yang mahal itu.

Peta jalan

Secara terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan tim perunding Indonesia memacu perundingan dan menempuh segala cara agar tujuan dibuatnya Peta Jalan Bali atau Baliroad Map dalam COP-13/UNFCCC di Bali dapat terwujud. Dengan sisa waktu dua hari, Indonesia yakin peta jalan itu akan disepakati.

"Presiden mendapatkan informasi, negosiator kita maupun negosiator lain sangat serius. Mereka paham bahwa ini adalah kesempatan langka. Pandangan seluruh dunia ada di Bali kini. Kalau mereka tidak menyelesaikan sesuatu di sini, momentum langka ini akan hilang. Kita cukup optimistis akan tujuan Peta Jalan Bali ini," ujar Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal di Jimbaran, Bali.

Dalam sisa waktu dua hari untuk negosiasi, Presiden memerintahkan agar perundingan dipacu. "Acuannya, lahirnya Peta Jalan Bali dengan agenda dan jadwal yang jelas. Kita akan mengupayakan segala cara agar hasil ini dapat dicapai," ujar Dino Patti. (OKI/INU/MH/AIK/OIN)



Post Date : 13 Desember 2007