Jakarta, Kompas - Untuk menyelesaikan masalah banjir, Jakarta membutuhkan solusi yang terintegrasi dan menyeluruh. Pengerukan sungai dan pembuatan kanal tidak akan menyelesaikan banjir sampai tuntas. Untuk mewujudkannya, Jakarta butuh dukungan pemerintah pusat.
Pengamat perkotaan, Yayat Supriatna, Senin (14/12) di Jakarta Pusat, mengatakan, agar hasilnya optimal, penanganan banjir harus dilakukan secara struktural dan kultural. Penanganan secara struktural berupa pembangunan dan pembersihan saluran air, sedangkan langkah kultural dilakukan dengan penghijauan wilayah hulu, perluasan ruang terbuka hijau, dan membiasakan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.
”Pengerukan saluran air dan pembuatan kanal banjir akan mempercepat pembuangan air hujan ke laut. Namun, saluran air akan mengalami sedimentasi lagi dan daya tampungnya kembali mengecil. Saat ini banjir mungkin dapat diatasi, tetapi pada masa depan banjir akan kembali terulang,” papar Yayat.
Sedimentasi bisa dicegah dengan penghijauan di kawasan hulu sungai. Semua sungai di Jakarta berhulu di kawasan Bogor dan Puncak, Cianjur.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi mengatakan, DKI tidak mungkin menghijaukan kawasan hulu sungai. Itu sebabnya, perlu kerja sama antardaerah untuk menuntaskan masalah banjir.
”Pemerintah pusat perlu turun tangan membantu proses reboisasi di Jakarta. Tanpa reboisasi, Jakarta hanya akan tergantung pada pengerukan sungai, yang berbiaya mahal,” kata Sanusi.
Campur tangan pemerintah pusat juga diperlukan karena sebagian besar urusan pemerintahan negara berada di Ibu Kota. Campur tangan itu dinilai tidak sulit karena menghijaukan kawasan hulu tidak membutuhkan dana terlalu besar dan tidak menghadapi benturan kepentingan yang terlalu kuat.
Di hilir
Solusi penghijauan harus dilakukan di kawasan hilir atau di dalam kota. Pasalnya, ancaman banjir di Jakarta bersumber dari hujan di hulu dan di hilir.
Yayat mengatakan, hujan deras di kota dapat menyebabkan banjir karena minimnya tanah yang ditumbuhi tanaman untuk menyerap air. Air hujan akan langsung menuju ke tempat rendah.
Masalahnya, tidak semua tempat yang rendah memiliki saluran drainase yang baik.
Pengamat pertamanan kota, Nirwono Joga, mengatakan, masyarakat harus ikut menambah lahan terbuka dan menanaminya. Semakin banyak pohon yang ditanam, semakin banyak air hujan yang dapat diserap. Artinya, semakin kecil ancaman banjir.
Di sisi lain, kata Nirwono, pemerintah juga harus aktif menmabah ruang terbuka hijau dengan menanam pohon di pinggir sungai, tepi rel, pantai, dan tepi jalan tol.
Ketua Forum Warga Jakarta Azas tigor Nainggolan mengatakan, penyadaran warga agar tidak membuang sampah secara sembarangan, terutama di saluran air, harus dilakukan mulai di tingkat paling bawah. Aparat kelurahan juga harus aktif mengajak warga membersihkan saluran drainase agar sadar pentingnya kebersihan demi mencegah terjadinya banjir.
”Pengerukan sungai, pembuatan kanal banjir, pembersihan saluran drainase, dan normalisasi waduk dan situ harus dilakukan untuk mengatur aliran air di sungai. Namun, untuk meminimalkan risiko banjir, air hujan harus dapat diserap tanah agar tidak semua masuk ke sungai dan meluap di Jakarta,” tutur Yayat.
Wartawan Kompas, Robert Adhi KSP, dari Fukuoko, Jepang, melaporkan, kota-kota besar di Asia menghadapi sejumlah problem yang sama. Dari masalah kemacetan lalu lintas, polusi udara, infrastruktur, termasuk sistem drainasenya. (ECA/KSP)
Post Date : 15 Desember 2009
|
