Perlu Inovasi Manajemen Risiko

jakarta, kompas - Selama 30 tahun terakhir kawasan Asia dinyatakan sebagai kawasan paling rawan banjir. Dari bencana banjir yang pernah ada, ternyata 40 persennya terjadi di Asia dan 90 persen kawasan rawan banjir berada di Asia.

 

Demikian dikatakan Stefan Koeberle, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, dalam pembukaan lokakarya untuk membahas isu banjir, di Jakarta, Rabu (2/5). Lokakarya ini didukung oleh Pemerintah Korea dan Fasilitas Global untuk Pengurangan dan Pemulihan Bencana (Global Facility For Disaster Reduction and Recovery).

 

Lokakarya ini diikuti oleh perwakilan dari 50 pembuat kebijakan dari tujuh negara Asia Timur, yaitu Indonesia, Laos, Filipina, Vietnam, Thailand, China, dan Korea.

 

”Mereka akan saling berbagi ilmu mengenai cara membangun daerah perkotaan yang berketahanan terhadap banjir. Selain itu, akan dibahas juga cara-cara menerapkan langkah manajemen risiko banjir yang terintegrasi,” kata Koeberle.

 

 

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, manajemen risiko banjir dan ketahanan daerah perkotaan memerlukan inovasi.

 

”Banjir mengakibatkan kemiskinan dan kaum miskinlah yang perlu diprioritaskan. Belajar dari pengalaman Jakarta, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam penerapan sistem risiko banjir,” kata Fauzi.

 

Lebih lanjut dia mengatakan, pembuat kebijakan dan ahli pembangunan daerah perkotaan harus mampu mendengarkan suara masyarakat yang dilayani. ”Hanya dengan mendengar mereka kita akan meraih kesuksesan,” tegas Fauzi.

 

Upaya penanganan banjir oleh pemerintah daerah menjadi isu penting mengingat pemerintah lokal yang menghadapi masalahnya dan mempunyai kemampuan merancang solusinya. Mereka bisa menyatukan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat mereka.

 

Fauzi mengakui lima kotamadya di wilayah DKI Jakarta termasuk kawasan rawan banjir. Dari 530 daerah perkotaan di tujuh negara Asia Tenggara, lima kotamadya Jakarta termasuk dalam 10 daerah paling rawan banjir akibat dampak perubahan iklim. Bahkan, tiga diantaranya masuk lima besar.

 

Perubahan iklim ini berpengaruh pada kualitas hidup orang Jakarta. Orang miskin paling terdampak karena mata pencaharian mereka terganggu.

 

”Dengan kondisi ini, inovasi pemerintah daerah dan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan manajemen banjir sangat penting,” kata Fauzi. (ARN)