Jakarta, Kompas - Pengolahan air bersih yang dilakukan pihak swasta dinilai dapat membuka peluang perbaikan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat. Namun, jumlah perusahaan yang boleh memproduksi air bersih dan jumlah air yang diproduksi tetap harus diatur.
”Kami mendukung pihak swasta memproduksi air bersih dan menjual kepada publik sehingga konsumen dapat memilih operator penyedia air bersih,” kata Koordinator Advokasi Bidang Air Minum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Karunia Asih Rahayu, Kamis (14/1) di Jakarta Pusat.
Karunia mencontohkan masuknya Petronas dan Shell terbukti sanggup mendongkrak kinerja Pertamina. Karena itu, pembatasan perusahaan yang dapat memproduksi air bersih juga perlu dihapuskan demi mendongkrak kinerja PAM Jaya.
Sejauh ini, ada tiga perusahaan yang berniat memproduksi air bersih secara mandiri, yakni Pelindo II, PT Pembangunan Jaya Ancol, dan Plaza Indonesia.
Karunia mengatakan, sepanjang tahun 2009, PAM Jaya mendapat 34 keluhan dan menjadi satu dari lima institusi yang pelayanannya paling dikeluhkan. Sejumlah pengadu bahkan mewakili warga di satu atau dua RT.
Pengaduan masyarakat kepada YLKI seputar PAM Jaya terutama berkaitan dengan kualitas dan debit air bersih. Kedua operator mitra PAM Jaya, menurut Karunia, masih belum bisa memenuhi harapan masyarakat.
Ancol
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, pengolahan air laut menjadi air bersih oleh PT Pembangunan Jaya Ancol dengan sistem reverse osmosis (RO) tetap dapat diteruskan. Ancol sudah mengajukan tambahan suplai air sejak tiga tahun lalu tetapi tidak direspons mitra PAM Jaya, Thames PAM Jaya yang kemudian berubah menjadi PT Aetra.
Karena tak direspons, Ancol meminta izin membangun pengolahan air bersih sendiri. ”Jika perlu, Aetra menggunakan sistem RO untuk memasok air bagi pelanggan besar di Jakarta Utara. Wilayah utara sering tak mendapat pasokan air memadai karena tekanan dan debit air yang rendah.
Direktur PAM Jaya Hariadi Priyohutomo mengatakan, pihaknya mengizinkan pembangunan sistem RO karena mitra PAM Jaya tak sanggup memenuhi kebutuhan Ancol. Hariadi mengatakan, air yang boleh diproduksi hanya untuk mengisi kekurangan pasokan dari PT Aetra. Jika PT Aetra sudah dapat memenuhi kekurangan itu, Ancol harus menghentikan produksi airnya.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan tidak mengeluarkan izin RO di Ancol. Gubernur menyerahkan masalah itu kepada PAM Jaya jika memang masih ada kekurangan air.
Namun, Pemerintah Provinsi DKI terus mendorong peningkatan produksi air bersih dan menekan kebocoran. Jika mitra PAM Jaya dapat memenuhi kebutuhan, produksi air bersih secara mandiri itu harus dihentikan. (ART/ECA)
Post Date : 15 Januari 2010
|
