TEGAL(SI) – Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Budi Hidayat menyatakan kondisi sanitasi di sejumlah kota/kabupaten di Indonesia mayoritas masih buruk.
Akibat sanitasi yang tidak memadai ini telah menyebabkan angka kerugian sangat besar mencapai Rp58 triliun. Untuk memperbaiki sanitasi yang buruk ini, pemerintah sedikitnya membutuhkan dana sebesar Rp60 triliun. ”Hasil studi yang dilakukan World Bank pada 2007 menyebutkan sanitasi sangat buruk menyebabkan banyak kerugian bagi daerah,” katanya kepada wartawan dalam diskusi media Cita Sanitation Summitke VIII di Kota Tegal kemarin. Pengelolaan sampah yang tidak profesional di daerah,memicu timbulnya berbagai penyakit seperti typhus,diare,malaria,dan lainnya.
Dalam hitungan yang dilakukan bank dunia, penyakit-penyakit yang timbul akibat sanitasi buruk itu membuat biaya yang dikeluhkan masyarakat sangat tinggi. ”Termasuk biaya untuk berobat di rumah sakit,”ucapnya. Sejumlah negara pendonor telah menyiapkan bantuan dana untuk perbaikan kualitas sanitasi di Indonesia. Negara pendonor yang siap menyalurkan bantuan, di antaranya Australia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan negara lainnya.Namun,bantuan itu nantinya tidak diberikan ke semua pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
“Bantuan itu bisa cair bagi kabupaten/kota di Indonesia yang sudah memiliki Strategi Sanitasi Kota atau SSK,”ucapnya. Menurut Budi, saat ini dana hibah untuk perbaikan sanitasi dan air bersih yang dikucurkan oleh IEG-AusAID mencapai 60 juta USD Australia. Kemudian, dana hibah dari ADB untuk 2011–2012 mencapai USD70 juta. Sehingga total dana hibah hingga 2014 mendatang mencapai USD210. Sejumlah kota yang telah mendapatkan dana hibah untuk perbaikan sanitasi, di antaranya Kota Solo untuk pengelolaan subsektor air limbah. Kemudian, Kota Bukittinggi dan Payakumbuh, Sumatera Barat untuk pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah regional. Ketua Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) Bambang Priyanto menyebutkan,sekarang ini sudah ada 22 kota dan kabupaten yang memiliki strategi sanitasi kota/kabupaten (SSK).
“Even CSS di Tegal ini untuk menguatkan sinergi dalam mendukung implementasi program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP),”ujar Bambang. “Program ini merupakan even regular AKKOPSI dalam upaya mendukung pencapaian Indonesia bebas buang air besar sembarangan pada 2014.”ujarnya. (ahmad antoni)
Post Date : 22 Juli 2010
|
