Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Pengarang:Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber daya Air
Penerbit:Jakarta, Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air, Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2002, 22 hal
No. Klasifikasi:628.1 SEK p
Kata Kunci:water quality, peraturan pemerintah, water pollution
Lokasi:Perpustakaan AMPL
Kategori:Buku
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengelolaan Kualitas AirBagian Pertama : Wewenang
Bagian Kedua : Pendayagunaan Air
Bagian Ketiga : Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air
Bagian Keempat : Baku Mutu Air, Pemantauan Kualitas Air, dan Status Mutu Air
Bab III Pengendalian Pencemaran Air
Bagian Pertama : Wewenang
Bagian Kedua : Retribusi Pembuangan Air Limbah
Bagian Ketiga : Penanggulangan Darurat
Bab IV Pelaporan
Bab V Hak Dan Kewajiban
Bagian Pertama : Hak
Bagian Kedua : Kewajiban
Bab VI Persyaratan Pemanfaatan Dan Pembuangan Air Limbah
Bagian Pertama : Pemanfaatan Air Limbah
Bagian Kedua : Pembuangan Air Limbah
Bab VII Pembinaan Dan Pengawasan
Bagian Pertama : Pembinaan
Bagian Kedua : Pengawasan
Bab VIII Sanksi
Bagian Pertama : Sanksi Administrasi
Bagian Kedua : Ganti Kerugian
Bagian Ketiga : Sanksi Pidana
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem. Hal tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Upaya pengelolaan kualitas air dilakukan pada :
1.Sumber air yang terdapat di dalam hutan lindung;
2.Mata air yang terdapat di luar hutan lindung; dan
3.Akuifer air tanah dalam.

Pemerintah melakukan pengelolaan kualitas air lintas propinsi dan/atau lintas batas negara. Pemerintah Propinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air lintas Kab/Kota. Sedangkan Pemerintah Kab/Kota melakukan pengelolaan kualitas air di Kab/Kota. Pemerintah dapat menentukan baku mutu air yang lebih ketat dan/atau penambahan parameter pada air yang lintas Propinsi dan/atau lintas batas negara, serta sumber air yang pengelolaannya di bawah kewenangan Pemerintah.

Baku mutu air limbah nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan tetap memperhatikan saran masukan dari instansi terkait. Baku mutu air limbah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi.

Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan/atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Kab/Kota dapat dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Perda Kab/Kota. Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Peraturan ini merupakan pelaksanaan ketentuan dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Post Date : 25 Mei 2007