Penyediaan Air Bersih Tersendat

PURWOKERTO - Program penyediaan fasilitas air bersih untuk warga perkotaan mendukung program Millinium Development Goals (MDGs) oleh pemerintah pusat di Banyumas tersendat.

 

Hal itu diakibatkan usulan penyertaan modal untuk mendukung pemgembangan jaringan air bersih yang diajukan PDAM melalui eksekutif ke DPRD masih terganjal.

 

’’Sebenarnya kita sudah mengajukan sejak 2011, namun waktu itu gagal karena alasan belum ada perda penyertaan modal. Tahun ini diajukan lagi bersama raperdanya, namun pembahasan masih menjadi tarik ulur di DPRD.’’ kata Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Kabupaten Banyumas, Agus Subali SE, kemarin.

 

Saat ini waktu pembahasan di Pansus DPRD hanya efektif tersisa tiga bulan. Sementara itu DPRD juga tengah disibukkan menangani usulan raperda baru di masa masa persidangan terakhir.

 

Menurut dia, penyertaan modal untuk pengembangan jaringan air bersih bukan murni untuk kepentingan bisnis perusahaan daerah tersebut. Alokasi anggaran terbesar untuk mendukung program pemerintah dalam rangka penyediaan pelayanan sarana air bersih, khususnya bagi warga perkotaan.

 

Sesuai rencana pemerintah, tahun 2025 harus sudah bisa melayani sekitar 10 juta warga perkotaan se-Indonesia. Kepada eksekutif dan legislatif, perencanaan program dan tahapan kegiatan serta perhitungan sudah diberikan, termasuk bisnis plannya.

 

’’Untuk mendukung program MDGs, kita tahun ini baru tercapai sekitar 40-50 persen. Tahun 2015 ditarget 69 persen, dan tahun 2025 sekitar 80 persen,’’ jelasnya.

 

Dengan masih terganjalnya pembahasan raperda di Pansus DPRD secara otomatis perencanaan pembangunan dengan model ada suntikan investasi secara bertahap lima tahun dari APBD tidak bisa berjalan lancar.

 

’’Kalau bicara bisnis sebenarnya tidak perlu ada penambahan jaringan, PDAM sudah untung. Untuk kepentingan publik mendukung program pemerintah,’’ nilainya.

 

Proyek pengolahan air Sungai Serayu dirancang minimal melayani sekitar 9.000 pelanggan. Itu akan diperuntukkan bagi warga Purwokerto di sebelah selatan Jalan Gerilya sampai ke wilayah Gunung Tugel. Termasuk untuk antisipasi pengembangan kota ke arah selatan.

 

Sementara, pembahasan di legislatif lebih mengental nuansa kepentingan politik. Padahal, misi utama program tersebut adalah pemenuhan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk air bersih yang tiap tahun terus mengalami kesulitan.

 

Ketua Pansus Raperda Penyertaan Modal dari Fraksi PDIP, Samsudin, sebelumnya menyatakan dipastikan pembahasan raperda tersebut tidak akan selesai tahun ini. Itu disebabkan salah satunya karena PDAM perlu dilakukan evaluasi dan sedang ada kasus yang ditangani Kejari Purwokerto, meski konteks masalahnya berbeda.

 

Pernyataan ketua Pansus tersebut mengisyaratkan apakah kendalanya karena Pansus kesulitan membahas meski sudah melakukan studi banding ke sejumlah tempat.

 

Wacana yang berkembang di legislatif, pembahasan raperda tersebut kental nuansa politis, terkait dengan pembahasan raperda lain seperti Raperda Jamkesda, yang terganjal tidak bisa diselesaikan tahun ini pula.

 

Itu karena terbentur rencana pemerintah pusat membuat aturan sama tentang penyiapan jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi warga.(G22-17,88)