Penyediaan Air Bersih Masih Minim

MAKASSAR– Penyediaan air bersih di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih tergolong memprihatinkan. Jumlah desa yang belum terlayani masih tinggi dibanding yang menikmati.

 

Data Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sulsel,dari sekitar 3.000 desa yang tercatat, 2.000 di antaranya belum terlayani fasilitas air bersih selama 2011- 2012.Bahkan,jumlah itu masih berkurang terutama saat musim kemarau. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, khususnya para kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulsel yang bertarung di Pilgub Sulsel 22 Januari 2013. Setidaknya, mereka harus memiliki komitmen untuk mencari solusi penanganan penyediaan air bersih.

 

Sebab,dari jumlah yang belum terlayani, membuat Sulsel tergolong tertinggal dari provinsi lainnya. Mantan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar Bastian Lubis menuturkan, penyebab tingginya desa yang belum terlayani disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, pengelolaan PDAM di daerah kadang salah manajemen. Menurut dia, penempatan jajaran direksi di internal PDAM menjadi salah satu penyebab. 

 

Sehingga yang mengisi pos itu, terutama yang tidak memiliki pengalaman di bidang tersebut, kebijakannya tidak sedikit kontras dengan realita di lapangan. “Lainnya, ada ketidaksinambungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota.Peran pemprov nyaris tidak ada, yang muncul adalah egoisme daerah,karena alasan otonomi. Padahal, sinergitas provinsi dan kabupaten/kota seharusnya ditingkatkan untuk bersama-sama memaksimalkan pelayanan air bersih,” tutur Bastian kepada SINDO di Makassar,kemarin. 

 

Dia berharap, siapapun yang mengendalikan provinsi yang menjadi pintu gerbang kawasan Timur Indonesia ini kelak, bisa melakukan akselerasi untuk menjawab penanganan ketersediaan air bersih. Seperti memfasilitasi distribusi bantuan atau kerjasama, termasuk sharinganggaran untuk pembangunan berbagai fasilitas pendukung. 

 

Apalagi dari pengamatannya, sejauh ini jumlah waduk atau bendungan di Sulsel yang sering dijadikan sumber air PDAM masih tergolong minim. Olehnya itu, pembangunan penambahan waduk mutlak harus diprioritaskan pemerintah ke depannya. “Jangan sering menyalahkan alam. Kalau kemarau, ketersediaan air berkurang. Padahal itu bisa ada solusinya apabila waduk diperbanyak. Ini yang kami harapkan agar diperhatikan pemerintah, tentu dengan sinergitas. Jangan kabupaten/ kota berjalan sendirisendiri,” kata Bastian. 

 

Pendapat yang sama juga diungkapkan alumni pelatihan pengelolaan manajemen air yang digelar pemerintah pusat, Muhammad Akbar.Menurut dia, dalam menjawab minimnya penyediaan air, terutama di desa-desa, maka tidak ada alasan pemerintah ke depan untuk tidak memperbaikai instalasi yang ada. “Fasilitasnya dulu harus dibenahi. Instalasi mutlak diperbanyak dan pipa kita harapkan diperbaiki serta ditambah ke desa-desa yang belum tersalurkan,” papar Akbar yang juga Direktur Umum PDAM Kota Makassar secara terpisah. 

 

Mantan pelaksana tugas (plt) Rektor Unifa ini berpendapat, bila mengandalkan instalasi air yang ada,maka dipastikan tidak akan mampu melayani semua desa. Sebab, kapasitas yang dimiliki masih sangat kurang. Belum termasuk musim kemarau, seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah saat ini. Akbar mengusulkan, pemprov dan kabupaten/kota harus mempertegas item sinergitasnya. 

 

Seperti penyediaan sumber air baku ditanggung sepenuhnya provinsi dan penyediaan instalasi atau pipanya menjadi tanggung jawab kabupaten/ kota. “Di Medan itu, PDAM-nya mendapat suntikan dana dari APBD untuk berbagai peningkatan fasilitas. Kita harapkan ke depan, sumber air yang ada ditambah atau dimaksimalkan,” tutur dia. 

 

Sebelumnya, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sulsel menargetkan bahwa sepanjang tahun ini, 452 desa di Sulsel harus sudah terlayani air bersih, dengan menggelentorkan dana sekitar Rp140 miliar, baik dari provinsi maupun pusat. Sesuai target,pelayanan air bersih akan terbagi dalam wilayah perkotaan dan pedesaan. 

 

Tahun ini misalnya, program tersebut lebih difokuskan di wilayah pedesaan, menyusul masih rendahnya persentase layanan, yakni baru mencapai 35%.Adapun di perkotaan telah mencapai 65%. Khusus di pedesaan,penyebab rendahnya layanan air minum dipengaruhi keterbatasan sumber air yang tersedia.Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan setiap tahunnya, bisa mengurangi jumlah desa yang belum terlayani air bersih. 

 

Pemprov bertanggung jawab hanya dalam menyiapkan jaringan. Sedangkan pembangunan infrastruktur hingga ke tingkat perumahan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota masing-masing. arif saleh