BOYOLALI (SINDO) – Ribuan pengungsi yang ditempatkan di lingkungan Kantor Pemkab Boyolali kesulitan mendapatkan air bersih dan sarana kebutuhan hidup sehari- hari seperti mandi cuci kakus (MCK).
Seorang pengungsi,Warsiti, 23,warga Desa Klakah,Kecamatan Selo, mengaku kesulitan mendapat air bersih lantaran stok yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengungsi secara menyeluruh. “Stok air tidak cukup. Akibatnya, kami kesulitan mendapatkan air bersih. Selain itu, jumlah MCK yang ada juga tidak mampu menampung para pengungsi sehingga kami jarang mandi,” katanya di lokasi pengungsian,kemarin. Dia mengatakan, sebagian pengungsi terpaksa mencari sungai atau menumpang di rumah warga untuk keperluan air bersih. Namun, tidak semua warga bersedia kamar mandinya ditumpangi pengungsi.
Karena itu, dia berharap pemerintah segera membuat MCK darurat dan menambah suplai air bersih agar para pengungsi tidak kebingungan.Pasalnya, fasilitas tersebut sangat vital dan dibutuhkan para pengungsi. Warga lain,Karman,39,mengatakan, minimnya jumlah MCK membuat para pengungsi kebingungan. Selain itu, tempat tidur yang disediakan juga kurang. “Padahal, anak-anak, ibu-ibu yang mempunyai anak balita dan orang tua sangat membutuhkan tempat tidur,”tuturnya. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengakui banyaknya kekurangan dalam penanganan pengungsi.Kekurangan paling vital adalah air bersih dan MCK.
“Kami akui memang dalam penanganan bencana Merapi, khususnya pengungsi, memang terdapat kekurangan yang hingga saat ini belum bisa teratasi.Kekurangan itu adalah air bersih dan MCK,” katanya saat meninjau pengungsi bencana erupsi Gunung Merapi di lokasi pengungsian SMKN 1 Mojosongo, Boyolali,kemarin. Menurut dia, sejauh ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera menangani masalah ini.“Kami sudah mengejar-ngejar Kementerian PU agar segera menyediakan MCK darurat dan air bersih di semua tempat penampungan pengungsi korban bencana Merapi.
Namun untuk realisasinya membutuhkan waktu,”katanya. Menurut dia, penanganan bencana alam dibutuhkan kerja sama dan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat.Pasalnya, pemerintah mengalami keterbatasan tenaga pelaksana di lapangan. (angga rosa)
Post Date : 09 November 2010
|
