UNTUK mengatasi persoalan limbah, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengembangkan sistem pengolahan limbah. Saat ini, pengolahan limbah di Jakarta baru dapat melayani tiga persen warga Ibu Kota. Sebab, sejak 20 tahun lalu, tempat pengolahan limbah yang ada di Jakarta hanya terdapat di satu lokasi. Maka itu, ke depan ditargetkan pengolahan limbah mampu melayani 25 persen warga Jakarta.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Effendi Simbolon mengatakan, banyak kendala yang dihadapi dalam pengolahan limbah di Jakarta. "Di Jakarta, baru tiga persen warga Jakarta dapat dilayani pengelolaan air limbah. Sehingga, 97 persen lainnya masih menggunakan septic tank, yang berakibat tanah di DKI tercemar air limbah," ujar Effendi saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Balaikota, seperti dikutip beritajakarta.com, situs resmi Pemprov DKI, Senin (25/4).
Politisi asal PDI P ini menegaskan, jika perlu hal itu sudah diajukan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun Anggaran 2011. "Sebab, tempat pengelolaan air limbah ini merupakan kebutuhan kita semua. Bayangkan, baru tiga persen warga yang terlayani. Kita menuju ke level 25 persen," katanya.
Effendi mengungkapkan, pembiayaan untuk pembuatan tempat pengelolaan limbah sebesar Rp4,7 triliun. Sementara masterplannya akan diselesaikan dalam waktu enam bulan ke depan. Pihaknya menyarankan setiap kota administrasi di Jakarta memiliki tempat pengelolaan air limbah. "Artinya, nanti pada waktu yang akan datang, air limbah di Jakarta dapat di-treatment dengan baik. Kami sarankan semua kotamadya memilikinya. Tidak terpusat di Setiabudi saja, tetapi semua tempat tersedia pengelolaan air limbah," katanya.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menyambut baik saran yang disampaikan Komisi VII DPR RI. Pihaknya berjanji segera nemindaklanjuti kajian tentang pengelolaan air limbah ini. "Sejak saya menjadi gubernur, saya ingin agar pengelolaan air limbah tidak berjalan di tempat. Sekarang memang masih di sekitar Setiabudi," ujarnya.
Dalam waktu dekat, lanjut Fauzi, pihaknya menargetkan 25 persen warga Jakarta dapat terlayani pengelolaan air limbah. "Kita akan me-review dan merampungkan masterplan air limbah agar bisa berjalan. Nanti pembiayaannnya bisa kita minta bantuan dari DPR. Yang penting, kita selesaikan masterplannya dulu, barulah kita pilih mana yang akan kita dahulukan," katanya pula.
Saat ini pengelolaan air limbah baru terpusat di Setibabudi, Jakarta Selatan. Tiga kecamatan yang sudah terlayani, yakni Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Tebet, dan Kecamatan Tanahabang. Awalnya, masterplan yang dibuat tahun 2000 menetapkan enam zona. Namun setelah 10 tahun berlalu, masterplan itu akan berubah.
Sementara itu, Direktur PT PAL Jaya, Lilian Sari Ludin menjelaskan, saat ini 1.400 rumah tangga dan 140 perusahaan menjadi pelanggan. Setiap tahun, pemasukan yang diperoleh mencapai Rp24 miliar. Nanti pengelolaan limbah akan dipusatkan di Pluit. Sementara lokasi prioritas yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, sampai ke Jakarta Utara.
"Tarifnya tergantung luas lantai yang dimiliki. Sementara untuk rumah tangga biayanya murah: hanya Rp20 ribu per bulan. Setelah diolah, air limbah yang dibuang ke kali sudah memenuhi syarat ambang batas," katanya. Ahmad Nurullah
Post Date : 26 April 2011
|
