Pengerukan 16 Sungai, Pemprov DKI Kebanyakan Wacana

[JAKARTA] Warga DKI Jakarta menyesalkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang asal omong dan tidak berkoordinasi baik soal rencana pengerukan sungai.

Warga menyesalkan pernyataan Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI, Budi Widiantoro yang dipertegas Kepala Dinas Humas dan Protokol, Purba Hutapea, karena terkesan saling melindungi atas wacana program yang telah disampaikan ke publik, tetapi belum bisa direalisasikan.

Sutrisno, warga Cakung yang tinggal di dekat Kali Cakung Lama kepada SP, Senin (13/10) mengatakan, Pemprov DKI yang terlalu banyak melempar wacana, tetapi tidak kunjung terealisasi. "Ancaman banjir kan tidak menunggu mereka kelar berwacana, baru datang. Warga yang tinggal di bantaran kali berharap mereka merealisasikan wacananya mengeruk kali, sehingga pada musim hujan mampu menampung air," kata Sutrisno.

Nurdin, warga lainnya yang tinggal di dekat Kali Cililitan Besar meminta Pemprov DKI berhenti berwacana, lalu segera berkoordinasi dengan aparatnya di tingkat bawah mengerjakan proyek yang sudah direncanakan. "Kami cemas kalau Dinas PU-nya mengatakan mau mengeruk, lalu humasnya bilang belum ada dana, tetapi hanya pengerukan mikro. Kenapa tidak dikoordinasikan saja, mulai dari dananya hingga pengerukan secara besar-besaran bersamaan," katanya.

Pernyataan Pemprov tutur Nurdin, yang menyatakan, pengerukan mikro didanai dari APBD, sedangkan pengerukan saluran makro menunggu pencairan dana dari Bank Dunia memperlihatkan mereka tidak mau berkoordinasi dengan lembaga donor tersebut.

"Jelas birokrat kita tidak mau diganggu proyeknya, apalagi gabung sama proyek Bank Dunia yang pengawasannya ketat, karena mereka sulit memainkan anggaran," kata Nurdin.

Berdasarkan informasi yang dihimpun SP, setiap bantuan program dan proyek dari lembaga-lembaga donor selalu meminta partisipasi pemerintah setempat dengan menyediakan dana pendampingan 20 persen dari nilai total proyek.

Jangan Asal-asalan

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta menyambut baik rencana Pemprov DKI Jakarta mengeruk 16 sungai di Ibukota. Namun pengerukan itu diharapkan tidak asal-asalan atau setengah-setengah. Pengerukan harus tuntas dan mencakup seluruh sungai di Jakarta. "Rencana itu bagus dan memang dikerjakan. Tetapi, jangan ngomongnya keruk sungai, tetapi kita tidak tahu berapa dalam sungai itu dikeruk," kata anggota FPDI-P, Tatang Rusfandi saat dihubungi SP, Senin (13/10) pagi.

Sebelumnya, Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta, Budi Widiantoro mengemukakan pihaknya akan memulai pengerukan 16 sungai di Ibukota pada November mendatang. Saat ini dilakukan pelelangan pengerukan.

"Setelah diumumkan pemenang, ada lima hari masa sanggah dan 14 hari penyiapan jaminan proyek. Akhir bulan pengerukan dimulai," kata Budi pekan lalu.

Di tempat terpisah, Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta), Azaz Tigor Nainggolan mengemukakan upaya Pemprov DKI Jakarta mengatasi banjir tahun ini belum maksimal atau pas-pasan. Menurutnya, Pemprov baru melakukan pengerukan di sungai Ciliwung, khususnya pertemuan Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur (KBT). Upaya lainnya belum dilakukan.

Bahkan, ia melihat ada proses perlambatan proses ganti rugi dalam KBT yang dilakukan aparat Pemprov sendiri. Terhadap hal ini, dia minta Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo agar mengawasi secara khusus pengerjaan KBT tersebut. Hal itu karena penyelesaian proyek itu sangat membantu mengurangi banjir di Jakarta.

"Gubernur harus tegas kepada aparat yang bermain dalam proses ganti rugi. Tanpa itu, proyek KBT tidak akan mengalami kemajuan," ujarnya. [RBW/B-15]
 

Post Date : 13 Oktober 2008