Pengendalian banjir jadi program nasional

JAKARTA: Pemerintah dan parlemen sepakat menjadikan program pengendalian banjir di Ibu Kota sebagai program nasional dengan pola berkelanjutan hingga 10 tahun mendatang.

Kesepakatan itu diperoleh dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi VII DPR RI di Jakarta, kemarin. Hadir dalam rapat itu pejabat Pemprov Jawa Barat, Banten, DKI, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perikanan dan Kelautan, serta Departemen Lingkungan Hidup.

Seusai rapat yang membahas dampak lingkungan akibat banjir dan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta tersebut, Ketua Komisi VII DPR Sonny Keraf (F-PDIP) menyatakan kesepakatan itu akan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi untuk selanjutnya menjadi kebijakan resmi.

"Sesuai dengan Peraturan Presiden No.54/2008 tentang Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, program ini akan melibatkan sejumlah departemen dan seluruh daerah di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur," katanya.

Sejalan dengan itu, dia menekankan, program penanggulangan banjir juga diprioritaskan untuk mendapatkan pembiayaan yang memadai termasuk memanfaatkan pinjaman� dari Bank Dunia.

"Penanggulangan banjir di Jakarta tidak bisa dilakukan hanya oleh pemprov DKI dan dalam waktu satu tahun saja, tetapi harus masuk dalam program multiyears dan berkesinambungan, yang melibatkan beberapa provinsi dan departemen terkait," katanya.

Beberapa program prioritas yang akan dimasukkan dalam program berkelanjutan itu a.l. pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB), pembangunan polder, revitalisasi waduk dan situ, serta normalisasi sungai di Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Sambut gembira

Gubernur DKI Fauzi Bowo menyambut gembira keputusan itu seraya berharap penyelesaiannya bisa berjalan tuntas secara konsisten. "Saya harap kebijakan ini bisa dilakukan dengan konsisten dan berkesinambungan, sehingga tidak putus ditengah jalan," katanya.

Gubernur mengatakan banjir yang terjadi hampir setiap tahun telah mengakibatkan� pemprov menanggung beban kerugian hingga Rp8 triliun karena rusaknya infrastruktur serta sarana dan prasarana, sanitasi lingkungan.

Belum lagi masalah yang muncul dari sisi terganggunya aktivitas perekonomian, jalur distribusi dan berjangkitnya penyakit pascabanjir, sampai ke penurunan permukaan tanah sedalam 1 cm setiap tahun, yang berpotensi menenggelamkan Jakarta dalam 50 tahun ke depan.

Dia berharap dengan menjadi program nasional, kebutuhan anggaran untuk pengendalian banjir yang cukup besar bisa ditanggung bersama sehingga penyelesaiannya bisa cepat dan mudah, serta tidak terlalu memberikan tekanan kepada kas daerah.

Pasalnya, gubernur mengingatkan, untuk normalisasi saluran makro seperti BKT, BKB saja membutuhkan dana sebesar Rp13,5 triliun, normalisasi saluran sub makro, Rp2,6 trilun, dan pembangunan 17 polder Rp4,1 triliun.

Karena keterbatasan anggaran, tahun lalu, pemprov hanya mengeluarkan Rp1,1 triliun dengan program pembebasan tanah BKT, normalisasi 13 sungai, rehabilitasi 18 situ, dan perbaikan drainase. Untuk tahun ini program itu dianggarkan Rp813 miliar.

Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto menyebut terdapat sedikitnya delapan rencana aksi untuk penanganan banjir di Ibu Kota. "Pemerintah pusat siap menjadikan program pengendalian banjir Ibu Kota sebagai program nasional."

Kedelapan program itu adalah percepatan pembangunan BKT. peningkatan kapasitas dan perkuatan BKB, penanganan normalisasi sungai-sungai di luar BKT dan BKB dengan komponen normalisasi sungai, pintu air dan pengerukan muara.

Selain itu, perlu dilakukan rehabilitasi situ-situ dan sumur resapan serta optimasi waduk, polder dan pompa, penanganan jalan, penataan ruang dan gerakan rehabilitasi lahan Jabodetabek yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan.

Menurut dia, program multiyears yang akan segera dilaksanakan adalah perbaikan sungai di DKI, Jawa Barat dan Banten. Kali-kali itu a.l. Kali Sabi, Dadap, Mookevart, Cisadane Hilir, Angke, Cakung, Buaran, Jatikramat, Cipinang, Sunter dan Bekasi Hilir. Mia Chitra Dinisari

Post Date : 17 Oktober 2008