JAKARTA: Pemprov DKI dinilai belum optimal mengendalikan aktivitas penyedotan air tanah yang kini telah mencapai sekitar 251,8 juta m3 per tahun, sehingga berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan terjadinya krisis air.
Koordinator Bidang Lingkungan Perkotaan Institute Hijau Indonesia Selamet Deroyni menyatakan Pemprov DKI perlu melakukan antisipasi secara serius praktik eksploitasi air tanah yang sudah mencapai 35,32% atau di atas ambang batas 186,2 juta m3 per tahun.
Dia menilai penetapan ambang batas itu sendiri relatif moderat karena besarannya hanya 35% atau antara angka terendah dan tertinggi dari total air tanah Jakarta yang dapat dimanfaatkan sekitar 532 juta m3 per tahun.
"Artinya, pengambilan air bawah tanah di Jakarta sudah di atas ambang batas ideal. Kalau ini terus dibiarkan kami khawatir akan terjadi bencana air bersih dalam 5 tahun mendatang," katanya di Jakarta kemarin.
Selamet menyatakan hal itu menanggapi rencana Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup DKI yang akan melakukan razia air tanah mulai bulan ini di sejumlah kawasan niaga. (Bisnis, 4 Agustus)
Selamet mengatakan optimalisasi pengendalian air bawah tanah tidak bisa hanya dilakukan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI, tetapi harus melibatkan instansi terkait yang mencakup sektor pariwisata, industri, dan perdagangan.
Dimintai komentarnya, Dirut Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jaya Hariadi Priyohutomo mengatakan banyak pihak di sejumlah kawasan di Jakarta yang sudah tersedia jaringan air minum masih saja mengambil air tanah dengan alasan tarif pajaknya lebih murah.
"Karena itu penerapan pajak air tanah yang dinaikkan 16 kali lipat kami harapkan dapat mengendalikan eksploitasi air tanah yang bisa mengakibatkan bencana." Nurudin Abdullah
Post Date : 05 Agustus 2009
|
