BANDUNG(SI) – Pengelolaan layanan saluran sanitasi di Jawa Barat sangat memprihatinkan. Tercatat,hanya empat daerah yang memiliki instalasi pengelolaan air kotor,yakni Kota Bandung,Kota Cirebon,Kota Sukabumi,dan Kota Bogor.
Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jabar Setiawan Wangsaatmadja mengungkapkan hanya 1,5% penduduk yang menikmati infrastruktur sanitasi di provinsi ini. Menurut Setiawan, mayoritas penduduk Jabar mengelola sendiri air kotor yang dihasilkannya melalui septic tank yang dibuat sendiri. Itu pun hanya 65%,sisanya menyalurkan air kotor ke sungai atau kebun. “Septic tankyang dibuat penduduk juga tidak menjamin ideal untuk pengelolaan.
Dikhawatirkan masih ada rembesan air kotor yang masuk ke sumur resapan,”kata Setiawan usai mengikuti penutupan lokakarya Penutupan Environmental Services Program Provinsi Jabar di Hotel GH Universal kemarin. Idealnya, sambung Setiawan, setiap daerah memiliki infrastruktur yang tersusun mulai WC rumah penduduk yang dihubungkan melalui pipa yang sudah distandardisasi, lalu instalasi pengolahan.“Ini memang membutuhkan anggaran yang sangat besar.Tapi memang harus disiapkan dan harus ada kemauan dari pemerintah daerah.Seperti halnya di Singapura yang mengalokasikan anggaran untuk sanitasi hingga 10% dari volume anggaran belanjanya,” papar Setiawan.
Mulai saat ini, kata Setiawan, pemerintah daerah harus mulai mendorong keberadaan infrastruktur sanitasi. Sebab, sebagian besar timbulnya penyakit yang mengganggu kesehatan masyarakat diakibatkan sanitasi yang buruk. Dia mengatakan, Jabar harus memiliki infrastruktur sanitasi ideal,paling lambat pada 2015. “Semua instansi harus bekerja dan mendalami masalah ini, dan setelah itu membuat program yang mendukung. Instansi pemerintah yang harus terlibat dalam pengelolaan air kotor ini, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta dinas-dinas lain yang terkait,”tandasnya.
Program Specialist USAID untuk Indonesia Trigeany Linggoatmodjo mengatakan, pihaknya memiliki program yang fokus pada pengelolaan sumber daya air dan perluasan akses layanan sanitasi dan air bersih. Program Environment Service Program (ESP), nilai Trigeany, sudah menunjukkan keberhasilannya selama empat tahun berjalan di Jabar.Oleh sebab itu, USAID menutup program ini dan akan melanjutkan dengan program lain.
“Program ke depan,kami memfokuskan layanan lingkungan dengan mengedepankan pola sanitasi berbasis masyarakat. Kami masih membahas konsep dan titik tempat yang akan dijadikan lokasi pelayanan.Dalam empat tahun ini, kami melihat masyarakat Jabar masih belum memiliki kesadaran untuk pengelolaan air.Misalnya, belum ada pemahaman yang sama di antara masyarakat di hulu dan di hilir terkait dengan pemanfaatan air sungai,”papar Trigeany Dia menyebutkan, kegiatan Environmental Services Program juga digelar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), Sumatera Utara,Kota Manado, Kota Ambon, dan Kota Jayapura.
Rencananya sama halnya dengan di Jawa Barat, program ini juga akan ditutup di daerah-daerah tersebut. (krisiandi sacawisastra)
Post Date : 12 November 2009
|
