SOLO(SI) – Sampah tidak saja membawa masalah ketika dibuang sembarangan,tapi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Solo pun sampah menimbulkan persoalan yang jadi ‘bom’ waktu.
Persoalan sampah telah membelit Solo sejak kurang lebih lima tahun silam, ketika satu-satunya TPA seluas 17 hektare itu overload. Meski demikian,pembuangan ke tempat itu masih terus dilakukan hingga sekarang karena peraturan daerah tidak mengizinkan adanya pembangunan TPA baru.
Akibatnya, tinggi tumpukan sampah di sana saat ini mencapai empat kali lipat dari batas ideal 1-2 meter, dan akan semakin tinggi jika tak segera ditemukan solusi. Sayangnya, bukan perkara mudah bagi pemerintah kota bisa mengolah sampah sebagai satusatunya alternatif pilihan mengatasi masalah tersebut.Mengatasinya membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga Pemerintah Kota Solo tak mampu menanggungnya. ”Ini investasi besar, pemerintah kota tidak mampu.
Minimal nilai investasinya Rp300 miliar,” papar Wali Kota Solo Joko Widodo akhir pekan kemarin. Alhasil, pemerintah kota dibuat bergantung pada ada tidaknya investor. Bertahun-tahun upaya mendapat investor dilakukan, selama itu pula hasilnya nol. ”Kalau cuma 20 ton sampah saja, iso tak olah dewe dadi kompos. Lha ini 260 ton per hari, tak gawe kompos kabeh yo nggak bisa,” ujarnya.
Kesempatan emas menggandeng investor nampaknya datang di sisa tahun ini.tiga calon investor menyatakan siap mengikuti lelang untuk selanjutnya bekerjasama dengan pemerintah kota. Ketiganya yakni PT Srikandi Java Solo, PT Selaras Daya Utama, dan PT Narita Semarang. Mereka telah melakukan paparan di hadapan Jokowi –panggilan akrab Joko Widodo.
Ketiganya telah menyiapkan anggaran seperti yang diharapkan pemerintah kota, yakni antara Rp200 miliar hingga Rp300 miliar. Mereka juga mengaku siap untuk segera action setelah menang lelang. Meski begitu, masalah belum selesai. Pemerintah kota harus menghitung biaya yang harus dibayarkan bagi investor.”Siapapun pemenangnya, setelah dikelola investor, kita harus bayar buang sampaUSD10- 15 per ton.
Jika sehari 260 ton, tinggal dikalikan saja berapa kebutuhannya,”paparnya. Dari mana uang itu? ”Bukan dari pemerintah kota,tapi dari masyarakat. Selama ini kan mereka juga ditarik pungutan retribusi sampah,nah itu yang akan kita gunakan. Baru kalau ada kekurangannya, pemerintah kota ikut membayar,”sebutnya. Menurut Sekretaris Daerah Kota Solo Budi Suharto, selama ini pemerintah kota terus merugi dalam mengelola TPA Putri Cempo.
Pendapatan asli daerah dari retribusi sampah per tahun hanya Rp2,9 miliar. Sedangkan biaya operasional yang harus dikeluarkan sekitar Rp7 -8 miliar. Sehingga, dalam perhitungan kasar, dikelola investor ataupun tidak, biaya yang harus dikeluarkan pemerintahkotatidakjauhberbeda. ”Kita akan hitung dulu secara lebih matang berapa ongkos yang mampu kita bayarkan,”lanjut Jokowi.
Lantas,apakeuntungayangdidapat pemerintah kota dengan adanya investor. Jokowi menjawab, ”Kita akan mendapat listrik dari pengolahan sampah dan sewa lahan. Rencananya sampah akan dibakar untuk menghasilkan listrik, tapi ada juga yang dijadikan kompos,”sebutnya. (fefy dwi haryanto)
Post Date : 26 Juli 2010
|
