JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dianggap menggunakan cara pandang negatif dalam menilai kekayaan sumber daya air. Akibatnya, pengelolaan air belum membawa kemaslahatan dan faedah bagi masyarakat.
"Pemerintah memiliki paradigma yang keliru tentang sumber daya air yang melimpah. Air di Jakarta hanya dipandang sebagai sumber banjir," ungkap Baidillah, Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI, Selasa (22/3/2011).
Akibatnya, penataan air lebih difokuskan sebagai bagian dari upaya penanggulangan ancaman banjir.
Padahal, menurut Badillah, banyak hal lain yang sebenarnya lebih positif untuk dikelola terkait sumber daya yang melimpah tersebut. "Sungguh ironis, air melimpah menjadi banjir yang mengancam kehidupan bahkan nyawa warga, tapi kebutuhan masyarakat akan air justru belum terpenuhi, bahkan mahal," tukas Baidillah.
Ia menambahkan, hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi di wilayah tropis seperti Indonesia yang curah hujannya tinggi.
"Dua miliar meter kubik air per tahun dari sungai dan air hujan di Jakarta seolah lewat begitu saja karena yang mampu diserap hanya 26 persen saja," katanya merujuk salah urus sumber daya air di Ibu Kota.
Salah urus lain yang dicontohkannya adalah defisit air tanah akibat desain pembangunan yang keliru. Prioritas pembangunan yang berorientasi pada kawasan perkantoran, kawasan industri, dan pusat perbelanjaan menjadi penyebab utama berkurangnya daerah resapan air di DKI. "Apalagi, dari 48 situ yang ada di Jakarta, cuma empat yang berfungsi baik," tambah Baidillah.
Menurutnya, sistem pengelolaan air yang amburadul seperti inilah yang akibatnya harus ditanggung masyarakat DKI. Selain persediaan air bersih yang terbatas, air pun menjadi barang yang mahal.
Post Date : 23 Maret 2011
|
