Pengedropan Air Bersih Terhambat

Sumber:Koran Sindo - 11 Juli 2008
Kategori:Air Minum

BLORA (SINDO) – Gara-gara anggaran belum turun, pengedropan bantuan air bersih untuk sejumlah desa/kelurahan di Blora terhambat.

Dari 15 desa/ kelurahan yang sudah mengajukan permohonan bantuan air bersih ke Bagian Sosial Setda Blora, baru tiga desa saja yang sudah terlayani, sisanya menunggu giliran hingga anggaran cair. Tiga desa/ kelurahan yang sudah didrop air bersih adalah Desa Gabusan Kecamatan Jati sebanyak 4 tangki dan Desa Plosorejo serta Buloh Kecamatan Kunduran sebanyak 8 tangki air bersih.

Parahnya lagi, belum juga semua permintaan terlayani, kemarin sebanyak 29 desa yang ada di Kecamatan Ngawen juga mengajukan bantuan serupa. Diprediksikan dalam beberapa pekan mendatang, jumlah desa/kelurahan yang mengajukan bantuan droping air bersih kian bertambah. Untuk diketahui, tahun ini pemkab menganggarkan dana sejumlah Rp200 juta untuk mengatasi persoalan krisis air bersih di Blora.

Dana itu rencananya akan digunakan untuk kegiatan pengedropan air bersih sebanyak 1.500 tanki. ”Yang kemarin saja belum dilayani, ini malah sudah datang lagi.Terus kita ngedropnya bagaimana karena sampai sekarang anggaran belum cair. Kita kemarin saja ngebon,” ujar Kepala Bagian Sosial Setda Blora,Eddy Pujianto, kemarin. Dia menerangkan, belum turunnya anggaran tersebut karena SPJ penggantian uang (GU) belum kelar.

Karena sedang dalam proses, kata dia maka untuk dua pekan mendatang belum ada rencana pengedropan air bersih ke sejumlah desa/kelurahan yang sudah mengajukan bantuan tersebut. ”Kira-kira droping air baru bisa pada akhir bulan ini. Mau bagaimana lagi,”imbuhnya. Meski begitu, lanjut dia, pihaknya tak mau tinggal diam. Berbekal data desa/kelurahan rawan krisis air bersih tersebut ia meminta bantuan pengedropan air bersih dari Bakorlin I Pati.

Secara terpisah, salah seorang anggota Komisi D DPRD Blora, Joko Supratno menekankan meski terhambat namun bantuan droping air bersih tersebut harus tepat sasaran. Oleh karena itu, kata dia pemkab harus membuat skala prioritas desa/kelurahan mana yang akan diberi bantuan terlebih dahulu.” Jangan sampai ada yang mengeluh.Misalnya yang pertama harus didahulukan terlebih dulu,”tandasnya. (muhammad oliez)



Post Date : 11 Juli 2008