|
JAKARTA (Media): Departemen Pekerjaan Umum (PU) diminta mempercepat penyediaan sambungan instalasi air minum hingga 50% di kota maupun di desa hingga 2009. Pasalnya, saat ini sambungan instalasi air bersih baru mencakup sekitar 20%. Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Rachmat Karnadi mengatakan hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada rapat terbatas antara Presiden dan sejumlah menteri terkait dengan pembangunan infrastruktur. "Wapres meminta Departemen PU meningkatkan sambungan air hingga 50%," ujar Rachmat seusai mengikuti rapat tersebut di Jakarta, kemarin. Padahal, BPPSPAM sebelumnya hanya menargetkan dapat memenuhi sekitar 30% sambungan instalasi air bersih. "Saat ini, untuk sambungan instalasi air minum di kota baru 45% dan di desa baru sekitar 9% sehingga rata-rata baru tercapai 20%," tambahnya. Untuk mencapai target itu, jelasnya, pemerintah akan mempersilakan swasta masuk ke bisnis penyediaan air minum. "Wapres juga mengapresiasi masuknya swasta ke penyediaan sambungan air minum ini," ucapnya. Rachmat mengatakan untuk mengundang investor berinvestasi, ada sejumlah jaminan yang dipersyaratkan. Antara lain jaminan pembebasan tanah, jaminan ketersediaan air baku, kepastian tarif, dan kepastian konsumen melakukan pembayaran. Seusai rapat tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan akan menjadikan pembangunan infrastruktur air bersih sebagai salah satu prioritas pengembangan infrastruktur. Langkah itu diambil karena saat ini sejumlah kota dan desa mengalami kelangkaan air bersih dan air minum.(Slv/E-1) Post Date : 09 Januari 2008 |