Penanganan Sampah Bingungkan Warga

Sumber:Pikiran Rakyat - 03 Juni 2007
Kategori:Sampah Luar Jakarta
BANDUNG, (PR).-Berbagai konsep pengelolaan sampah yang digulirkan pemerintah, membingungkan masyarakat. Ketidakjelasan konsep yang akan diaplikasikan untuk mengelola sampah di cekungan Bandung malah menimbulkan reaksi penolakan warga, terutama mereka yang berada di sekitar lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.

Demikian diungkapkan anggota Komisi D DPRD Jawa Barat Ani Rukmini, ketika dihubungi, Sabtu (2/6). "Pemprov Jabar harus menjelaskan mana yang menjadi prioritas dalam penanganan sampah. Saya lihat, sekarang ini penanganannya tidak jelas. Belum selesai composting di Sarimukti, kini muncul rencana TPA Leuwigajah akan dibuka kembali," ujarnya.

Melalui konteks Great Bandung Waste Management Coorporation (GBWMC), Pemprov Jabar menghimpun lima kabupaten/kota di cekungan Bandung untuk membentuk tempat pengolahan sampah bersama tingkat regional dengan lokasi di TPA Leuwigajah. Sementara, Pemkot Bandung tetap dengan rencananya untuk membuat pabrik pengolahan sampah (waste to energy).

"Melihat kasus sampah yang selama ini terjadi, dikhawatirkan pemerintah hanya memunculkan ide pengolahan sampah untuk menarik investor saja. Buktinya, penanganan composting di Sarimukti pun sampai saat ini belum berjalan," ucap Ani.

Harusnya, lanjut dia, MoU yang dilakukan dengan Perhutani untuk menggunakan Sarimukti diselesaikan dulu. "Kalau memang tidak dipakai lagi, harus ada kejelasan kompensasi dan rehabilitasi lahan Sarimukti hingga normal kembali. Jangan sampai Sarimukti tidak direhab, pemerintah malah membuka lahan baru untuk pembuangan. Kalau ini terjadi, akan bermunculan konflik di tengah-tengah masyarakat," katanya.

Mengenai kab./kota yang memiliki konsep sendiri untuk pengolahan sampah, Ani menilai, Pemprov Jabar tak perlu memaksa mereka untuk tetap bergabung. "Kalau pemerintah kota/kabupaten tidak mau bersatu, lepaskan saja dan tak perlu difasilitasi. Biar mereka olah sendiri sampah masing-masing dan kita lihat bagaimana kemampuan mereka," tandasnya.

Penolakan yang muncul dari warga sekitar TPA Leuwigajah, menurut Ani disebabkan karena tidak ada penjelasan langsung dari pemerintah mengenai konsep pengelolaan sampah di lokasi yang pernah terjadi bencana besar tersebut. "Pemerintah harus memberikan penjelasan seperti radius yang aman bagi masyarakat, penanganan sampah yang ramah lingkungan, dan lainnya. Sehingga masyarakat yang trauma, bisa menerima dan tidak lagi diliputi kegelisahan," ujarnya.

Harus bersamaan

Pakar Teknik Lingkungan ITB, Dr. Enri Damanhuri mengatakan upaya membuat PLTSa Gedebage oleh Pemkot Bandung merupakan upaya penanganan sampah jangka panjang. "Namun Pemkot Bandung juga jangan lupa untuk memikirkan jangka pendeknya guna menghindari darurat sampah terjadi lagi di Kota Bandung," ungkap Enri.

Ditemui "PR" di kediamannya Jln. Jalaprang Kota Bandung, Enri menambahkan, penanganan sampah harus secara bersamaan, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Saat ini, lanjut Enri, ketidakjelasan apakah TPA Leuwigajah bisa digunakan lagi ditambah MoU di TPA Sarimukti yang sudah hampir selesai, cenderung mengancam Kota Bandung kembali menjadi lautan sampah.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Dada Rosada mengatakan pihaknya terus melakukan upaya agar darurat sampah tidak akan terjadi lagi di Kota Bandung. Saat darurat sampah, Kota Bandung sempat kotor karena selama 41 hari, sampah berceceran dan bertumpuk di pinggir-pinggir jalan serta di TPS-TPS, karena tidak bisa dibuang.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kabupaten Bandung. Mereka berjanji akan menyediakan lahan di sana. Entah di mana, tapi bupati sudah berjanji demikian. Namun bentuk kerja sama dan koordinasi lebih lanjutnya seperti apa, belum kami bahas lagi," tuturnya yang ditemui di Perumahan Batununggal Indah Kota Bandung Sabtu kemarin. (A-154/A-158)



Post Date : 03 Juni 2007