|
BANYUMAS - Hingga Minggu (2/7) kemarin, hasil penelusuran Suara Merdeka, pengiriman air bersih yang diharapkan sebagian warga di Desa Nusadadi, Karanggedang, Kelurahan Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh ataupun Desa Plangkapan dan Biniayu, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas belum juga dikirim. Daerah tersebut kini terkena dampak intrusi (resapan) air laut. Sumur warga atau sumber-sumber air lain yang bisa dimanfaatkan sudah tercampur dengan air laut yang meresap saat musim kemarau mengadang. Airnya menjadi asin, keruh (berwarna), dan tidak layak komsumsi, karena bisa membahayakan kesehatan untuk jangka panjang. Masyarakat setempat sudah mengajukan permohonan bantuan ke Pemkab lewat pihak desa, diteruskan ke camat, bagian Kesra Setda yang masuk dalam koordinasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Pengungsi dan Bencana (Satlak PBP). Di Desa Nusadadi misalnya, dari sekitar 437 keluarga yang tersebar di empat grumbul, yakni grumbul Kedungsampang, Kalisetra, Nusadadi, dan Soka, mereka terpaksa tiap hari, baik pagi, siang maupun sore harus mencari air bersih keluar desanya. Terutama air untuk komsumsi minum dan memasak. Mereka yang mencari air bersih keluar desanya setiap anggota keluarga biasanya bergantian. Kalau pagi, yang berangkat anak-anaknya. Umumnya dilakukan sebelum jam berangkat ke sawah atau bekerja. Siang atau sore giliran bapak atau ibunya. Begitu sebaliknya. Mereka membawa jerigen. Ada yang dinaikkan dengan sepeda atau motor. Ada pula yang memakai gerobak atau becak. Untuk grumbul Nusadadi dan Soka yang berbatasan langsung dengan Desa Kedungbenda, Kecamatan Nusawungu (Cilacap), mencari air ke grumbul Karet Kelurahan Sumpiuh (sebelah utara). Dari desanya dua-tiga kilometer. Grumbul Kedungsampang dan sebagian Kalisetra mencari sampai keluar kabupaten, yakni Kabupaten Kebumen, di Desa Kedungwaru, Kecamatan Ayah. Ini juga dilakukan oleh sebagian warga di Kecamatan Tambak, seperti Desa Buniayu, grumbul Karangpetir, dan sebagian warga Desa Plangkapan (grumbul Kalisetra, Gumelar Kidul) juga mencari ke Kebumen. Sebagian ada yang mencari ke sejumlah desa di Kecamatan Rawakele hingga ke daerah Jatijajar masuk Kecamatan Ayah. Masih Dianggap Remeh Mengapa pihak Satlak PBP juga belum tanggap? Pertanyaan ini sebenarnya tak layak untuk disampaikan. Terlebih Satlak PBP Banyumas dalam soal penaganan bencana di Jateng dikenal paling lihai dan cekatan, termasuk dalam koordinasi antarbagian ataupun saat di lapangan. Namun kenapa untuk kasus Sumpiuh dan Tambak kurang ada korelasinya dengan argumentasi tersebut. Dari hasil keterangan yang dihimpun dapat disimpulkan, pertama hal itu terjadi karena lemahnya koordinasi antarbagian. Soal koordinasi, unsur yang terlibat kecamatan, bagian Kesra, BPKD (keuangan) dan PDAM atau Dinas Lingkungan Hidup. Untuk membuat kata sepakat harus menunggu rapat koordinasi. Salah seorang staf di bagian Kesra berterus-terang dan meminta namanya jangan disebutkan. Menurutnya, untuk memutuskan pengiriman air maka harus dilakukan pemetaan atau pendataan secara keseluruhan dulu. Terutama berapa keluarga yang membutuhkan dan juga menunggu laporan serupa dari desa-desa lain. ''Ini menyangkut anggaran yang akan kita ajukan ke BPKD. '' ( G22-42s) Post Date : 03 Juli 2006 |