JAKARTA, KOMPAS - Penanggulangan banjir Jakarta harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Jika tidak dilakukan dengan cara tersebut, permasalahan banjir di Jakarta tidak akan pernah selesai.
Hal itu dikemukakan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Joko Widodo pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Jakarta, Kamis (31/1).
Rapat kerja tersebut membahas sinkronisasi program dan penanganan banjir di Jakarta. Hadir dalam rapat kerja tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Kepala Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Alfan Baharuddin, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Lex Laksamana.
Joko Widodo mengharapkan semua pihak berfokus mempercepat menangani penyebab banjir. Untuk itu pada 2013 ini penanganan sampah akan dilakukan besar-besaran. Mempercepat normalisasi Ciliwung, Kali Pesanggrahan, dan Kali Sunter.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempercepat pembangunan sumur resapan minimal 20.000 unit. Sepuluh ribu unit di antaranya akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Demikian juga dengan pembangunan terowongan multifungsi akan dipercepat. Joko Widodo menambahkan, pembangunan terowongan multifungsi tersebut bisa dibiayai APBD DKI, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan investor.
Djoko Kirmanto mengatakan, penanganan sungai-sungai di luar Jakarta merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Sebaliknya, penanganan sungai-sungai di Jakarta akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Djoko menjelaskan, sebenarnya penanganan Pintu Air Manggarai di Jakarta akan ditangani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun mengingat pentingnya pintu air tersebut, pemerintah pusat mengambil alihnya. Selain itu, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran Rp 2 triliun, di antaranya untuk normalisasi dan pengerukan sungai.
Lex Laksamana mengatakan, daerah hulu yang penting untuk ditangani ialah Cianjur dan Bogor. Hal itu akan dilakukan dengan rekayasa teknis dengan penanaman pohon di lingkungan masyarakat. Selain itu, optimalisasi kapasitor drainase.
Pada 16 Januari lalu, Wakil Presiden Boediono telah memerintahkan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto berkoordinasi secara teknis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kantor Wakil Presiden akan membantu koordinasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kementerian-kementerian. (K13)
Post Date : 01 Februari 2013
|
