Penanganan Banjir Diambil Alih Pemprov

Palu, Kompas - Penanganan banjir terpadu di Gorontalo diambil alih Pemerintah Provinsi Gorontalo karena penanganan di kabupaten/kota tak kunjung tuntas. Pembangunan kanal, perbaikan drainase, dan pembenahan hulu sungai diharapkan mampu mengatasi masalah banjir yang makin parah beberapa tahun terakhir.

”Pemprov terpaksa mengambil alih, tetapi tetap melibatkan kabupaten/kota. Bila dilepas untuk ditangani masing-masing daerah, susah mencapai titik temu. Padahal, penanganan harus terpadu,” kata Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, akhir pekan lalu di Gorontalo.

Tiga daerah yang terlibat adalah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Bone Bolango. Kota Gorontalo bertugas memperbaiki drainase, sedangkan Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango membebaskan lahan dan memperbaiki hulu sungai.

Hulu sungai penyebab banjir berada di Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango. Sejumlah sungai melintasi Kota Gorontalo sebelum bermuara di Teluk Tomini, antara lain Sungai Tamalate, Bone, Bolango, dan Topado/ Limboto.

Kapasitas sungai-sungai itu 25-700 meter kubik per detik, sedangkan kapasitas maksimal drainase di Kota Gorontalo 27 meter kubik per detik. Sungai membawa sedimen yang mendangkalkan Danau Limboto. Danau itu adalah muara lima sungai besar dan 23 anak sungai sebelum dibuang ke Teluk Tomini.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Dampak Lingkungan Provinsi Gorontalo Rustham Akuba mengatakan, untuk menangani banjir akan dibuat tanggul sepanjang 2,6 kilometer dengan lebar 50 meter di Sungai Tamalate.

”Estimasi biaya fisik Rp 61 miliar diharapkan dari APBN dan APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Dana pembebasan lahan sebesar Rp 15 miliar diharapkan dari APBD. Studi dan pelaksanaan proyek penanganan banjir melibatkan pakar dari ITB. Diharapkan proyek bisa jalan tahun ini,” kata Rustham.(REN)

Post Date : 15 September 2008