Penambahan 10 Juta SR Disokong Bank-Bank Daerah

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, dalam krisis air bersih dewasa ini, Indonesia perlu menggenjot pembangunan infrastruktur air minum agar kita jangan sampai ketinggalan kereta dalam memenuhi Millennium Development Goals (MDGs).

Penegasan itu disampaikannya kepada pers Ibukota seusai menghadiri rapat pembahasan masalah air bersih dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden di Jakarta hari Selasa 23 September 2008.

Rapat tersebut selain dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum, Menteri/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan para utusan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, juga oleh DPP Perpamsi yakni Ketua Umum Achmad Marju Kodri, Sekretaris Umum Azhar Latif dan salah satu Ketua DPP Syaiful Anang.

Satu perkembangan baru dari pertemuan khusus air minum dengan Wakil Presiden adalah kehadiran asosiasi Bank-Bank Daerah. Bahkan dalam rapat tersebut Wakil Presiden langsung menginstruksikan agar Bank-Bank Daerah membantu mendanai program penambahan 10 juta sambungan rumah dalam lima tahun ke depan. Tetapi dalam hal ini Menteri mengatakan benar, bahwa salah satu syarat adalah PDAM harus bankable. Tentang kapan kondisi bankable itu dapat dicapai PDAM, ia berpendapat, begitu manajemennya baik, PDAM tersebut sebenarnya sudah bankable.

Bankable artinya, manajemennya profesional, tidak atas dasar, misalnya, keponakan menteri, teman atau famili bupati/wali kota dan sebagainya. Dan yang penting lagi, kalau biaya produksi air bersih misalnya Rp 2.500, PDAM harus menjual air di atas angka itu.

Dalam hal ini ia kembali mengritik pandangan sejumlah besar bupati dan wali kota yang menyatakan kalau menjual air mahal berarti tidak membantu rakyat banyak. Sikap yang demikian katanya harus dihilangkan, karena justru sebaliknyalah yang terjadi, bahwa dengan menjual air di bawah biaya produksi, PDAM akan rugi terus sehingga tidak bisa berkembang, dan akhirnya tidak bisa melayani rakyat miskin. Jadi itu berarti hanya akan membantu rakyat yang telah mampu.

Lebih jauh tentang peran Bank-Bank Daerah dijelaskan, bahwa sedang dikembangkan wacana tentang seluk beluknya, termasuk di antaranya kemungkinan Pemerintah memberi subsidi atas bunga bank yang berlaku sampai pada tingkat tertentu. Namun tentang hal ini katanya masih memerlukan pembahasan yang lebih dalam.

Untuk kesekian kalinya Djoko Kirmanto mengatakan, hingga kini secara nasional, pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan di Indonesia barn mencapai 28% yang terbagi atas 51% di perkotaan rata-rata dan 11 % di perdesaan, suatu kondisi yang memprihatinkan. Atas dasar itulah katanya Wakil Presiden memerintahkan jajarannya, khususnya PDAM di seluruh Indonesia untuk menggenjot pengembangannya sehingga dapat meningkatkan pelayanan air bersih melalui perpipaan dengan 10 juta tambahan sambungan rumah (SR) dalam dua, tiga sampai lima tahun mendatang. Itu berarti untuk memenuhi kebutuhan sekitar 50 juta jiwa kalau diambil angka rata-rata 1 SR untuk lima jiwa. Padahal, katanya lagi, dalam 60 tahun sejak kita merdeka, kita baru berhasil menyediakan 7,1 juta sambungan rumah.

Di sisi lain ia mengungkapkan kondisi PDAM secara umum yang sedang memprihatinkan, sakit, banyak utang, tunggakan utang sehingga sulit mengembangkan diri. Diungkapkan bahwa Pemerintah telah memutuskan untuk menghapuskan utang non-pokok, tetapi syaratnya, PDAM yang berutang harus menyehatkan diri dan mengembangkan pelayanannya agar kita tidak ketinggalan kereta dalam mengejar target MDGs tadi.

Untuk maksud tersebut menurut Menteri, maka PDAM antara lain harus memberlakukan tarif biaya penuh. Artinya kalau biaya produksi air dua ribu rupiah per meter kubik, hendaknya menjual air di atas dua ribu rupiah.

Sejalan dengan itu pula, PDAM harus dipimpin orang-orang yang profesional. "Tidak bisa lagi mengangkat direktur PDAM atas dasar teman Menteri PU, teman Wali Kota atau Bupati atau teman dirjen dan sebagainya. Tidak bisa itu," katanya.

Memang boleh saja bekas satpam Menteri Pekerjaan Umum misalnya, asalkan memang memenuhi syarat, katanya berkelakar.

Pemilihan pemimpin PDAM katanya harus melalui proses fit and proper test agar PDAM dipimpin orang-orang yang profesional.

la juga mengatakan, bahwa kalau PDAM sudah sehat, sudah dipimpin oleh orang-orang yang profesional, maka Bank-Bank Daerah akan didorong untuk memberikan kredit sebanyak-banyaknya kepada PDAM dengan jaminan Pemerintah.

Yang penting lagi menurut Menteri Pekerjaan Umum, kita harus menyadari bahwa air sangat penting, tidak kalah penting dari kebutuhan pokok lainnya seperti minyak. Manusia tidak bisa hidup tanpa air, dan apa pun di dunia ini tidak bisa hidup tanpa air. Karena itu Pemerintah sudah berketetapan, apa pun akan dilakukan untuk mendorong perkembangan pelayanan air minum itu, dan target tambahan 10 juta sambungan rumah dalam lima tahun ke depan harus tercapai.

Untuk maksud tersebut katanya, rapat dengan Wakil Presiden antara lain telah menetapkan bahwa persiapan ke arah itu harus diselesaikan paling lama dalam dua bulan ini, sehingga pada awal 2009 nanti program penambahan 10 juta sambungan rumah tersebut sudah dapat dimulai.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang utang-utang PDAM yang diringankan itu, Menteri Pekerjaan Umum yang didampingi oleh Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dan DPP Perpamsi menegaskan, keringanan yang disediakan kepada PDAM luar biasa. Dijelaskan, jumlah utang yang jatuh tempo Rp 4,4 triliun, termasuk di dalamnya bunga dan denda serta biaya administrasi sebesar Rp 3,6 triliun. Utang non pokok tersebut terakhir itulah katanya yang dihapus, dan selisihnya sebesar Rp 800 miliar dijadwal ulang, bisa jadi selama 10 tahun. Jadi hal itu kata Menteri sudah sangat meringankan PDAM.

Sebaliknya menurut Menteri, bagi PDAM yang selama ini rajin mengangsur sehingga tidak punya tunggakan utang, Pemerintah akan memberi insentif. "Jadi Pemerintah tidak hanya mau menolong PDAM yang sakit, tetapi yang baik pun perlu disokong untuk meningkatkan pelayanannya. Dijelaskan, ada 30 PDAM yang baik yang akan diberi "award".

Lebih jauh Menteri menjelaskan, dalam proses persiapan dua bulan itu, termasuk di antaranya sosialisasi sebanyak lima kali di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar dan Bali agar semua PDAM tahu. Dengan demikian akan lebih mudah membuat proposal, programnya termasuk menyusun business plan. Dan itu harus selesai dalam dua bulan.

Dalam rencana besar itu kata Menteri, untuk kota-kota besar diharapkan nanti sudah akan bisa mencapai 90% cakupan pelayanan, kota-kota sedang seperti Cirebon dan sebagainya sebesar 80%, dan kota-kota yang lebih kecil kurang dari itu. Khusus untuk kota-kota kecamatan katanya, Pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum mempunyai program sendiri. Dalam hal ini katanya lagi, pada prinsipnya, masyarakat yang memang tidak mampu menjangkau tarif air minum biaya penuh akan disubsidi oleh Pemerintah.

Selain itu menjawab pertanyaan, ditegaskan bahwa Indonesia yakin dapat mencapai target MDGs. "Agar kita tidak malulah kepada negara-negara lain," katanya.

Menteri mengakui, bahwa dalam mengejar target tersebut di atas, ada kendala dari segi air baku. Dalam hal ini Pemerintah akan berusaha mengatasinya dengan mencari apakah sumber air tanah, air permukaan atau membangun bendungan-bendungan atau embung. Dari segi biaya katanya, Departemen Pekerjaan Umum menganggarkan dana sebesar Rp 7,4 triliun untuk pengadaan air baku. Victor Sihite

Post Date : 30 Oktober 2008