Pemulihan NAD 2005 Perlu Rp 5,3 Triliun

Sumber:Kompas - 20 Januari 2005
Kategori:MDG
Jakarta, Kompas - Pemerintah menetapkan data-data yang diperoleh Badan Koordinasi Nasional Pengendalian Dampak Bencana sebagai hasil final penilaian atas dampak bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara, yakni kerugian materiil sebesar 4,5 miliar dollar AS, atau setara dengan Rp 41,2 triliun, dan menewaskan 90.000 jiwa. Oleh karena itu, jumlah dana taktis yang diperlukan untuk program pemulihan awal di NAD dan Sumatera Utara selama tahun 2005 ditetapkan sekitar Rp 5,3 triliun.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Beppenas Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal itu kepada pers seusai berbicara di hadapan 32 negara dan lembaga keuangan multilateral anggota Consultative Group on Indonesia (CGI) dalam pertemuan pra-CGI di Jakarta, Rabu (19/1).

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya mengharapkan agar kebutuhan dana pemulihan NAD selama tahun 2005 itu dapat dipenuhi oleh pembiayaan dalam negeri, terutama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pos-pos yang memungkinkan untuk menutupi dana tersebut antara lain dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), serta dana tanggap darurat bencana alam.

"Setelah tahapan ini selesai, donor dari negara lain bisa menentukan besaran bantuan yang bisa diberikan," ujar Sri Mulyani lebih lanjut.

50 persenMengenai kebutuhan rekonstruksi Aceh yang akan memakan waktu lima tahun dan memerlukan biaya sebesar Rp 41,2 triliun, menurut Sri Mulyani, pemerintah akan menutupi 50 persen dari kebutuhan itu. Separuhnya lagi diharapkan dapat diberikan oleh lembaga dan negara-negara donor dari luar negeri.

"Untuk rehabilitasi sendiri, komitmen hibah yang diberikan oleh negara-negara donor sudah melebihi kebutuhan pemulihan NAD tahun 2005. Oleh karena itu, kita alihkan sebagian ke masa yang lebih kritis, yakni tahun 2006," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Duta Besar Khusus Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) untuk Millennium Development Goals (MDG) Erna Witoelar mengatakan, Pemerintah Indonesia sebaiknya dapat mengoptimalkan dana- dana hibah dari individu yang ada di berbagai negara di dunia. Hal itu disebabkan jumlah dana hibah individu jauh lebih besar dibandingkan dengan dana hibah pemerintah.

"Nantinya, hibah-hibah tersebut sudah sepantasnya dialokasikan bagi tanggap darurat dan rehabilitasi," kata Erna. (oin/faj)

Post Date : 20 Januari 2005