Pemprov Kecam TPJ

[JAKARTA] Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengecam operator penyedia air bersih, PT Thames (Pam Jaya TPJ), yang berencana mengurangi bahkan menghentikan pasokan air ke 66 kelurahan di Jakarta Timur dan Utara. Pemprov tidak menerima alasan apapun dari perusahaan itu terkait rencana itu, bahkan menuntut perusahaan itu menyuplai air bersih ke warga Jakarta secara penuh.

"Suplai air dari hulu yaitu Jatiluhur, Jawa Barat memang fluktuasi. Artinya kadang rendah, kadang tinggi. Air yang dikirim pun bisa keruh, bisa juga bersih. Tetapi kondisi itu bukan menjadi alasan suplai air ke warga Jakarta berkurang atau berhenti. TPJ punya kewajiban menyuplai air ke warga Jakarta secara penuh," kata Direktur Utama Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya Didit Hariadi saat dihubungi SP, Jumat (14/3) malam.

Dia menanggapi pemberitaan harian ini soal PT TPJ akan mengurangi bahkan menghentikan suplai air ke 66 kelurahan karena suplai air baku dari Jatiluhur berkurang dan air yang datang dari hulu tingkat kekeruhannya sangat tinggi. "Tingkat kekeruhan air baku yang kami terima dari Perum Jata Tirta II (PJT) Jatiluhur telah mencapai lebih dari 9.000 NTU (Nephelometric Turbidity Unit) melebihi batas toleransi 2.500 NTU," kata Public Relations PT TPJ, Devy A Yheanne. (SP,14/3).

Menurut Didit, tidak ada alasan karena kekeruhan lalu pasokan air berkurang. Alasannya, hal itu sudah menjadi gejala tiap tahun. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana kejelian dan kelincahan TPJ mengolah dan menyiasati pasokan air yang ada. "Jangan menutupi kelemahan dan ketidakberesan manajemen lalu menyalahkan air keruh. Dari dulu, air yang datang dari Jatiluhur sudah begitu, kadang lebih, kadang kurang. Selain itu, air yang dikirim juga keruh. Dalam kondisi seperti itu, TPJ dituntut mengerahkan kemampuannya untuk mengelola air yang ada, termasuk jika pasokannya berkurang," tegasnya.

Ditambahkan, "Katanya mereka punya teknologi canggih. Kalau hal itu saja tidak bisa dilakukan, lalu kemana teknologi canggih mereka?" Ia heran dengan keluhan TPJ. Masalahnya, mereka menerima air yang pertama dari Jatiluhur sebelum operator PT Palyja yang berada di Pejambon, Jakarta Pusat. PT Palyja tidak masalah dengan pasokan air. Malah yang ribut adalah TPJ.

"Mestinya yang berteriak kekurangan pasokan air adalah Palyja. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Palyja tenang-tenang saja, sementara yang ribut adalah TPJ. Ini kan sudah menunjukkan manajemen TPJ memang tidak beres. Karena itu, tidak ada alasan suplai air baku kurang lalu pasokan air ke warga juga berkurang," tuturnya.

TPJ Tidak Beres

Dia juga menyesalkan tindakan TPJ yang baru memberitahu masalah itu ke PT PAM Jaya pada Jumat (14/3) sore. Dengan itu, dirinya tidak bisa memanggil TPJ karena Sabtu ini, kantor libur. "Saya tidak tahu apa maksudnya. Mungkin supaya kami tidak memanggil mereka. Tetapi bagaimana pun cara mereka, kami akan tetap panggil mereka untuk menjelaskan hal itu. Paling lambat Senin, kami panggil mereka," tukasnya.

Ditanya apakah ada sanksi jika TPJ sampai mengurangi atau menghentikan pasokan air ke warga, Didit mengemukakan dalam kontrak kerja sama, masalah sanksi atau teguran tidak disebut. Namun kejadian itu menjadi bahan evaluasi untuk kontrak kerjasama berikutnya.

Sementara itu, guna memenuhi kebutuhan air warga, TPJ berjanji akan menyuplai air menggunakan truk tangki air. "Permintaan air bisa dilakukan jika ada permintaan kolektif melalui RT/RW atau kelurahan terkait ke nomor 021-5772010. Namun, prioritas pengiriman pada rumah sakit dan sarana sosial penting lainnya," ujar Devi.

Direktur Utama TPJ Syahril Japarin menilai, sebenarnya kekurangan pasokan air juga karena banyaknya pencurian air di wilayah operasional TPJ. Yang lebih memprihatinkan, kata dia, ternyata pencurian air tidak hanya dilakukan oknum dari kalangan masyarakat maupun rumah-tangga biasa, tetapi bahkan dilakukan oknum kalangan pengusaha dan industri. [RBW/Y-4]

Post Date : 15 Maret 2008