[JAKARTA] Pemerintah Provinsi DKI diminta segera menangani banjir rob yang kerap melanda kawasan Jakarta Utara, seperti Marunda. Penanganan korban dan evaluasi pelaksanaan tata ruang wilayah DKI Jakarta harus dilakukan dengan cepat.
"Pemerintah DKI harus bertindak cepat dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar korban banjir rob, seperti tempat pengungsian yang layak, air bersih, dan obat-obatan. Hal mendasar yang mendesak dilakukan adalah mengevaluasi tata ruang wilayah DKI Jakarta," kata Direktur Lingkungan Hidup Perkotaan Institut Hijau Indonesia Selamet Daroyni, Jumat (6/11).
Selain itu, pembuatan rencana tata ruang wilayah yang berprinsip perbaikan lingkungan hidup juga harus diperhatikan sebagai upaya mengatasi banjir rob. Pemprov juga diminta berpihak kepada kepentingan rakyat.
"Evaluasi tata ruang DKI harus dibarengi pembuatan rencana tata ruang wilayah yang lebih mengedepankan prinsip perbaikan lingkungan hidup. Pemprov juga harus meninjau kembali Rencana Induk Penanggulangan Banjir Jakarta agar lebih akomodatif terhadap kepentingan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir," kata Koordinator Program Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim.
Bila tidak ada perhatian akan tata ruang, maka Jakarta tidak akan pernah terlepas dari ancaman banjir rob. Lima kecamatan di Jakarta Utara pun diprediksi akan terus terendam banjir.
"Jika evaluasi dan rencana tata ruang wilayah berprinsip perbaikan lingkungan tidak segera dilakukan, kenaikan paras permukaan laut akan membanjiri Jakarta," ujarnya.
Dikatakan, banjir air laut ini bisa seluas sekitar 160,4 kilometer persegi (km2) atau 24,3 persen dari luas Jakarta seluas 740,28 km2 pada tahun 2050. Lima kecamatan di Jakarta Utara, seperti Cilincing, Koja, Tanjung Priok, Pademangan, dan Penjaringan, terancam terendam banjir rob. Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok juga dikawatirkan tenggelam.
Banjir rob saat ini masih menggenangi wilayah Marunda sejak Kamis (5/11) dengan ketinggian 60-80 sentimeter (cm). Ada sekitar 500 rumah dan tambak seluas 20 hektare yang terendam rob. Diperkirakan, banjir rob akan dihadapi masyarakat nelayan pesisir Marunda hingga Minggu (8/11).
Warga Marunda pun mengaku sangat memerlukan bantuan pemerintah karena banjir rob bukan hanya mengganggu kenyamanan mereka, tetapi juga berpengaruh buruk pada aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya nelayan tradisional dan masyarakat pesisir Marunda.
"Bukan hanya merendam rumah, banjir rob juga mengganggu aktivitas kami. Anak-anak tidak bisa bersekolah dan kami tidak bisa bekerja," kata Gobang, nelayan Marunda. [WID/Y-4]
Post Date : 07 November 2009
|
