Pemprov DKI Pasrah Jakarta Banjir

Sumber:Media Indonesia - 10 Desember 2007
Kategori:Banjir di Jakarta
JAKARTA (Media): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pasrah bila Jakarta banjir pada 22-25 Desember 2007 akibat air pasang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Wishnu Subagio Yusuf menyatakan hal itu di sela-sela penanaman pohon di areal BP Lokasari, Jl Mangga Besar, Jakarta Barat, kemarin pagi, yang dipimpin Gubernur DKI Fauzi Bowo.

"Pemprov pasrah karena tidak ada anggaran untuk pembangunan tanggul maupun perbaikan Waduk Pluit tahun ini," kata Wishnu saat menanggapi perkiraan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) yang menyebutkan Jakarta khususnya daerah pantai utara terancam banjir akibat air pasang sebagai dampak pemanasan global dunia.

Menurut dia, dana normalisasi Tanggul Muara Baru dan Waduk Pluit baru akan dimasukkan untuk tahun anggaran 2008. Saat pembahasan anggaran 2007 belum ada tanda-tanda pasang laut akibat pemanasan global.

Sementara itu, anggaran tidak sembarang dialihkan karena sudah merupakan persetujuan DPRD DKI.

Untuk memperbaiki waduk serta menertibkan sekitar 8.000 bangunan di atasnya, Wishnu mengusulkan anggaran sebesar Rp30 miliar. Sedangkan untuk meninggikan Tanggul Muara Baru di Kelurahan Panjaringan, Jakarta Utara, diusulkan senilai Rp15 miliar.

"Mudah-mudahan usulan kami mendapat persetujuan DPRD. Jika tidak disetujui, jangan salahkan DPU DKI bila banjir tetap mengancam Jakarta."

Sementara itu, Konsultan Proyek Reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK) Sawarendro menyangkal telah membabat hutan mangrove saat melakukan reklamasi. "Saat PIK direklamasi, lahan tersebut tidak ditumbuhi hutan bakau. Kami mereklamasi empang dan tambak, kami punya bukti," ujarnya Sabtu (8/12).

Berdasarkan foto dari udara yang menurut Sawarendro diambil pada 1980, kawasan pantai utara yang sekarang menjadi PIK tidak lagi ditumbuhi mangrove. Foto itu, lanjutnya, menunjukkan habitat mangrove sudah habis.

Ia menolak reklamasi dan pembangunan PIK menjadi penyebab tergenangnya tol bandara serta sejumlah wilayah Jakarta Utara karena air pasang (Rob). Menurutnya, pembangunan tanggul di kawasan PIK yang mengadopsi teknologi polder justru menjadi penahan banjir.

Sistem polder mengombinasikan pembangunan tanggul dan waduk agar terhindar dari banjir. Tanggul berfungsi menahan masuknya air pasang dan waduk untuk menyimpan air yang berasal dari hujan.

Di tempat terpisah, Kepala Divisi Riset dan Analisis Kebijakan Publik Walhi Jakarta M Hasbi Azis tetap menuduh perusahaan properti sebagai penyebab banjir akibat rob.

"Perusahaan properti yang membangun kawasan perumahan mewah di pantai utara Jakarta itu membabat habis hutan mangrove. Padahal hutan mengrove itu berfungsi untuk menahan masuknya air laut saat terjadi pasang," tandasnya tanpa menyebutkan perusahaan dimaksud.

Selain membabat hutan mangrove, perusahaan properti tersebut juga mereklamasi pantai utara dengan ketinggian tanah jauh di atas permukaan air laut. Akibatnya, daerah hulu sejumlah sungai lebih landai sehingga pembuangan air ke laut menjadi terhambat.

"Itu berarti kalau terjadi pasang, air laut dengan mudah masuk ke daratan di luar area yang direklamasi," tandasnya.

Warga di sekitar PIK merasa heran meski sama-sama dekat dengan laut, PIK selalu bebas banjir padahal kawasan sekitarnya tergenang banjir. "Saya merasa aneh kenapa kami kebanjiran, sedangkan PIK tidak. Ternyata areal mereka lebih tinggi dari daerah kami," kata Suhendi, warga Kelurahan Kamal Muara.

Menurut Marwoto, warga lainnya. Setiap hujan deras, pompa air milik PIK berteknologi tinggi membuang limpasan ke Cengkareng Drain. Sebaliknya, di permukiman warga hanya beberapa pompa air biasa. Akibatnya, luapan Cengkareng Drain justru menggenangi rumah warga. (Mhk/Ssr/J-1)



Post Date : 10 Desember 2007