|
[JAKARTA] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki program prioritas dalam menangani masalah banjir di Ibukota. Hal itu terlihat dari usulan Gubernur DKI Fauzi Bowo dengan mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Bodetabekjur) untuk membangun Waduk Ciawi, sementara pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) sendiri dan pengerukan sungai di wilayah DKI belum tuntas. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Selamet Daroyni kepada SP di Jakarta, Selasa (22/1) mengatakan, rencana pembangunan tersebut menunjukkan kurang fokusnya Pemprov dalam menangani masalah utama Ibukota, sehingga terkesan mengalihkan masalahnya ke daerah-daerah penyanggah. "Pemprov reaksioner, responsif, tetapi tidak punya skala prioritas dalam bertindak. Semua usulan ingin dikerjakan, tetapi justru mereka terkesan mengalihkan isu, karena belum mampu menyelesaikan perbaikan resapan air di DKI," katanya. Dia menilai, langkah itu sangat ganjil, karena dari hasil kajian Walhi 70 persen penyebab banjir di DKI, karena kurangnya daerah resapan dan penampungan air di DKI. Sekitar 30 persen penyebab lainnya, kontribusi dari daerah penyanggah. Dengan asumsi tersebut, Pemprov seharusnya fokus pada memperbaiki pengelolaan daerah resapan yang buruk tersebut, misalnya dengan memberdayakan situ-situ yang ada di DKI dan meneruskan pengerukan 13 sungai. Data dari Dinas Pekerjaa Umum (PU) memperlihatkan, panjang sungai di DKI mencapai 1.400 km. Dari jumlah tersebut yang sudah dikeruk baru sekitar 700 km atau 50 persen. Sisanya masih dangkal, tertimbun sampah. Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Totok Ismunandar mengatakan, wacana yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo membangun waduk Ciawi, untuk menahan air dari daerah Puncak agar tidak tumpah langsung ke Jakarta sebagai langkah yang kurang matang. Sebab, wacana tersebut baru bergulir dan hangat ketika sebagian wilayah Ibukota mulai tergenang air. [B-15] Post Date : 22 Januari 2008 |