MAKASSAR– Banjir yang melanda Kota Makassar disebabkan tidak konsistennya Pemkot Makassar dalam menjalankan aturan peruntukan lahan dan menjaga daerah-daerah resapan air.
PengamattataruangNadjamuddin Nawawi menyebutkan, saat ini daerah resapan air hujan di Kota Makassar sangat sulit ditemukan. Banyak lahan terbuka telah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan hingga areal pertokoan dan pusat-pusat perkantoran. Selain itu, tidak ada pembenahan drainase.
“Pemkot Makassar harusnya bisa konsisten dalam hal penataan tata ruang kota. Harus jelas mana daerah resapan air dan untuk pembangunan. Langkah tegas ini untuk menciptakan Makassar yang juga bebas banjir,”ungkap dia kepada SINDO,kemarin. Dalam sepekan terakhir, cuaca buruk kembali menerjang Kota Makassar. Hujan deras yang disertai angin kencang telah menimbulkan banjir di seluruh penjuru kota. Ahli geologi dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) ini menyarankan Pemkot Makassar dapat mengevaluasi sistem drainase, seperti menaikkan kontur saluran air untuk daerah- daerah yang selama ini tergenang.
Dengan begitu, air hujan yang tertampung dapat mengalir ke daerah pembuangan, seperti Sungai Tallo. Dalam catatan Nadjamuddin, diperkirakan 80% sistem drainase yang ada tidak berfungsi maksimal.Salah satu sebabnya, tingkat sedimentasi yang sangat tinggi dan tidak pernah dilakukan pengerukan.
Dana Penanggulangan Bencana Makassar Minim
Ancaman bencana seiring cuaca buruk yang melanda Kota Makassar, belum dibarengi alokasi anggaran penanggulangan yang mencukupi. Untuk 2011, dana bencana yang disiapkan Pemkot pada Dinas Sosial hanya Rp422 juta. “Untuk mengantisipasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam dan musibah lainnya juga dialokasikan anggaran pada Dinas Sosial Rp422 juta,” ungkap dia pada rapat paripurna DPRD Makassar,kemarin. Wali Kota mengungkapkan, untuk bencana angin puting beliung, selama 2010, terjadi 13 kali.Jumlah kerugian akibat terjangan angin diperkirakan mencapai Rp930 juta.
Sementara itu,bencana banjir dan genangan air terjadi di 12 kecamatan mengalami kerugian Rp950 juta. Menanggapi hal itu,anggota DPRD Makassar dari Komisi C bidang pembangunan Zaenal Dg Beta mengatakan, banjir di KotaMakassarlebihdisebabkan drainase yang kurang bagus.Pemerintah terkesan tidak serius menanggulangi bencana banjir. Buktinya, setiap tahun pembangunan drainase dianggarkan, tapi banjir tetap mengancam. DPRD juga sudah beberapa kali meminta data perbaikan drainase 2010, tapi Dinas Pekerjaan Umum tidak pernah memberikan data yang kuat. “Kami tidak tahu apa kendala yang dihadapi dinas tersebut, mengapa data perbaikan saja susah diserahkan ke kami,” tandas dia ketika dimintai komentarnya kemarin.
Kepala Dinas PU Ridwan Muhadir mengatakan,salah satu upaya penanganan yang dilakukan jajarannya saat ini,yakni normalisasi saluran.Pasalnya, saluran yang ada mulai saluran tersier, sekunder, hingga kanal sudah penuh,akibat hujan. “Cuaca hujan ekstrem juga dibarengi naiknya air pasang. Kami tak bisa berbuat apa-apa karena fungsi saluran pada kondisi ini tidak berfungsi maksimal.Akibatnya, saat saluran penuh, meluap ke jalan dan menggenangi rumah warga,” tandas dia kepada wartawan, kemarin. Pihaknya juga melakukan antisipasi dengan menutup pintu air serta proses pompanisasi. Langkah ini,memang tidak cukup efektif,tetapi hal itu bisa mengurangi banjir. MantanKepalaBagianUmum Pemkot Makassar ini menguraikan, salah satu penyebab banjir, tidak terlepas dari berkurangnya resapan air,mengingat perkembangan pembangunan beberapa tahun terakhir dianggap sangat pesat, seperti perumahan di setiap kawasan.
Di samping alasan itu, perbaikan saluran atau drainase juga terkendala anggaran, sebab anggaran normalisasi dari APBD 2011 hanya Rp3 miliar. Karena itu, pihaknya sangat mengharapkan ada bantuan dari pemerintah provinsi, seperti menyediakan kapal pengeruk sedimen. yakin achmad/andi amriani/arif saleh
Post Date : 03 Maret 2011
|
