BANDUNG (SI) – Meskipun sudah banyak desakan dari berbagai pihak mengenai pembenahan sistem drainase di Kota Bandung,Pemkot Bandung mengaku kesulitan membenahi sistem drainase jika tanpa bantuan masyarakat.
Wali Kota Bandung Dada Rosada mengaku, Pemkot Bandung tidak mungkin mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sistem drainase hingga tidak menimbulkan banjir cileuncang. Dada menegaskan, Pemkot membutuhkan bantuan nyata dari masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. ”Kami memang mengupayakan, tapi tidak semua drainase bisa dibenahi. Pemerintah juga tidak mampu selesaikan masalah itu seluruhnya dan perlu kerja sama dengan masyarakat,” ungkap Dada saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung,kemarin.
Dada mengatakan, salah satu upaya yang digalakkan Pemkot adalah dengan program Jumat Bersih (Jumsih). ”Jumat Bersih sendiri sasaran utamanya adalah drainase karena kami sadar kondisi drainase memburuk dengan banyak sampah dan pada akhirnya menimbulkan banjir cileuncang,”katanya. Dada akan mengevaluasi jalannya program ini setiap bulan. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan laporan akurat dari aparat kewilayahan dan dinas terkait (Bina Marga dan Pengairan) mengenai sistem drainase yang sudah dibenahi dan yang belum dibenahi. ”Saya akan minta laporan dari Bina Marga setiap bulan.”
”Jadi, saya tahu perbaikan mana yang benar-benar dilakukan dan berhasil, dan mana yang belum tersentuh,”katanya. Sementara itu,kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Rusjaf Adi Menggala mengatakan, masalah sampah yang menghambat saluran air dan gorong-gorong atau drainase merupakan masalah utama Kota Bandung yang sulit diatasi. Terlebih jika hal tersebut terjadi di kawasan yang padat penduduknya. Dinas BMP mengaku kesulitan meningkatkan atau perbaikan sistem drainase di kawasan permukiman padat penduduk.
”Biaya yang harus dikeluarkan sangat mahal, bukan hanya untuk membersihkan sistem drainasenya, tapi untuk meningkatkan sistem drainase, dibutuhkan pembebasan lahan perumahan. Kalau soal ini, kami angkat tangan,” ungkap Rusjaf di Gedung DPRD Kota Bandung,Jalan Aceh, beberapa waktu lalu. Peningkatan sistem drainase untuk meminimalisasi terjadinya banjir cileuncangdapat dilakukan jika ada koordinasi yang baik antarinstansi SKPD. Semisal, untuk pembebasan lahan yang diperuntukkan bagi peningkatan sistem drainase merupakan kewenangan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Sementara, Dinas BMP mengklaim sudah menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperbaiki sistem drainase.
Menurutnya, bukan hanya sistem drainase yang ada di permukiman padat penduduk yang sulit dibenahi.Secara keseluruhan,perbaikan dan peningkatan sistem drainase membutuhkan anggaran yang sangat besar. ”Kendala kami adalah minimnya anggaran kalau harus memperbaiki sistem drainase di seluruh Kota Bandung. Karena yang diperbaiki bukan hanya beberapa kawasan, melainkan seluruh kawasan dari hulu menuju hilir,”tuturnya.
Dia menyebutkan, sedikitnya ada 65 titik banjir cileuncang yang terjadi karena sistem drainase yang belum maksimal berfungsi dengan baik. (wisnoe moerti)
Post Date : 16 Desember 2009
|
