|
DEPOK -- Pemkot Depok rupanya belum mampu menangani masalah tempat pembuangan akhir (TPA) sampah liar di Tanah Baru, Beji. Buktinya, meski akses masuk ke TPA itu sudah diportal, kenyatannya sampah di lokasi TPA itu terus menggunung. Padahal, sebelumnya wali kota telah memerintahkan agar TPA liar itu ditutup. "Sepertinya ada "main mata" antara Pol PP sebagai dan pihak pengelola TPA,'' ujar Nur Ali (28 tahun) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang juga tokoh pemuda Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, Ahad (4/12). Nur mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan langkah yang diambil pihak Pemkot Depok (Pol PP-red) untuk menutup TPA tersebut. Pasalnya, Pol PP hanya sekedar memasang portal di jalan masuk dari arah Beji. "Portal itupun dipasang agak jauh dari TPA itu," katanya. Menurut dia, setelah sk wali kota yang memerintahkan agar TPA tersebut ditutup, keluar, seharusnya saat ini tidak ada lagi kegiatan apapun di lokasi tersebut. "Sampai hari ini TPA itu masih beroperasi, lagipula, kalau hanya di portal, truk kecil juga bisa masuk," tandasnya. Usai diportal beberapa waktu lalu, beberapa kijang pick up masih kelihatan keluar masuk TPA itu. Bahkan, lanjutnya, hampir setiap malam, truk-truk pengangkut sampah, masuk ke lokasi TPA itu. "Setiap malam 4-5 truk masuk membawa sampah, sekitar pukul 01.00 WIB dan pukul 02.00 WIB" ujarnya. Kali ini truk-truk pengangkut sampah tersebut datang dari arah Grogol, Depok. "Truk itu datang lewat JL Cemara, karena jalan yang dari arah Beji, sudah diportal," terangnya. Masih soal sampah, di Bekasi, warga Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang akhirnya menyepakati dana kompensasi TPA dari Pemprov DKI Jakarta kembali disalurkan dalam bentuk tunai sebesar Rp 50 ribu per keluarga. Kesepakatan dituangkan dalam berita acara hasil pertemuan antar warga, pengurus LPM, dan lurah setempat yang berlangsung di Kantor Kelurahan Sumur Batu, Ahad (4/12). "Keputusan ini saya yakin tidak akan memuaskan semua pihak. Tapi, ini sudah keputusan bersama. Senin besok, kita antarkan ke pemerintah daerah (Wali Kota)," ucap Lurah Suwarto yang disambut riuh tepuk tangan sedikitnya 100 warga yang hadir. Pertemuan itu merupakan kelanjutan dari saran Wali Kota Bekasi Akhmad Zurfaih saat berdialog dengan perwakilan warga dari tiga kelurahan yang berlokasi dekat dengan TPA, Kamis (1/12) lalu. Selain membuat berita acara, warga juga mendesak agar dilakukan audit penggunaan uang bau yang selama ini ditangani Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sumur Batu. "Biar jelas dan bertanggung jawab, kita juga menuntut agar pengelolaan dana selama periode Oktober 2004 hingga September 2005 diaudit," kata seorang warga. (c42/c43 ) Post Date : 05 Desember 2005 |