Pemkab Bandung Dinilai Kurang Berani

Sumber:Kompas - 15 Maret 2007
Kategori:Banjir di Luar Jakarta
Bandung, Kompas - Banjir yang menggenangi ratusan rumah di lima desa di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, akibat meluapnya Sungai Cibanjaran maupun Cisangkuy, adalah salah satu bukti Pemerintah Kabupaten Bandung kurang berani dalam menegakkan aturan yang mereka buat sendiri, terutama mengenai tata ruang.

Selain itu, pemerintah juga kurang mampu mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan akibat ulah manusia sendiri.

Menurut anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Dadang Rusdiana, Pemerintah Kabupaten Bandung sebenarnya mempunyai Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang berisi rencana tata ruang dalam jangka lima tahunan. RDTRK tersebut berisi pengaturan tata ruang, seperti tata guna lahan untuk bantaran sungai hingga rencana pengalihan Pasar Banjaran sekaligus Terminal Banjaran karena menjadi salah satu penyebab kemacetan di jalur Soreang-Baleendah.

"Kendala dalam realisasi memang selalu terbentur pada keterbatasan anggaran ditambah rendahnya partisipasi masyarakat yang berwujud dalam resistansi dalam pelaksanaan RDTRK. Seharusnya, RDTRK adalah produk hukum yang disusun Pemkab Bandung bersama masyarakat," ujar Dadang, Rabu (14/3).

Salah satu contoh dari resistansi masyarakat terhadap implementasi RDTRK adalah rencana relokasi pasar dan terminal di Kecamatan Soreang yang belum usai hingga sekarang. Menurut rencana, terminal dipindahkan ke Desa Cingcin tapi tidak berjalan, bahkan Terminal Cingcin kini tidak digunakan sama sekali. Bukan hutan

Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan Bandung Selatan Adi Prasetya Utama menegaskan bahwa meluapnya air Sungai Cibanjaran maupun Cisangkuy yang bersumber dari Gunung Malabar dan membawa serta lumpur bukanlah disebabkan oleh kondisi hutan yang sedang gundul.

"Sumber daya hutan dalam kondisi yang bagus. Fungsi hidrologis hutan, yaitu untuk menangkap air, juga berjalan dengan baik," ujar Adi.

Kepala Desa Banjaran Wetan Iya Sutia sebelumnya mengungkapkan, salah satu program yang masih diperjuangkan pihaknya adalah pembuatan kirmir untuk dinding Sungai Citalutug sepanjang 2,5 kilometer untuk menghindari erosi.

Ini merupakan akibat perubahan tata guna lahan di daerah bantaran sungai oleh penduduk. (eld)



Post Date : 15 Maret 2007