JAKARTA: Pemprov DKI Jakarta diingatkan tidak gegabah dalam menerapkan proyek pemipaan air minum dari Jatiluhur ke Jakarta yang akan dapat diterapkan pada 2013.
Sejumlah anggota DPRD DKI meminta proyek itu tidak membebani APBD DKI, sebaliknya dapat memberikan keuntungan yang nyata pada warga Jakarta.
Anggota Komisi D DPRD DKI, Nurmansjah Lubis, mengatakan sampai saat ini rencana pembangunan proyek pemipaan belum disajikan secara formal di hadapan badan anggaran (banggar). Ihwal share atau beban anggaran dalam APBD belum diketahui secara pasti.
"Seharusnya Pemprov DKI segera mendiskusikannya dengan DPRD DKI dan mencari solusi agar proyek itu tidak membebani APBD. Artinya, ada pihak ketiga diberikan hak untuk mengelola dengan prinsip kerja sama yang saling menguntungkan. Jangan seperti yang terjadi dengan operator swasta saat ini," ungkapnya kemarin.
Yang jelas, sambungnya, proyek itu sangat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, tetapi tetap tidak boleh membebani APBD secara membabi buta.
Wakil Ketua DPRD DKI Sayogo Hendrosubroto mengatakan proyek air siap minum memang sangat dibutuhkan warga Jakarta, terutama ketika kebutuhan air tanah sudah ditekan oleh pemerintah pusat dalam penggunaannya.
Dia berharap proyek itu bisa berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terkendala di tengah jalan. Proyek itu juga diharapkan dapat menekan biaya pembelian air bersih warga Jakarta, karena dengan pengolahan di sumbernya di Jatiluhur dapat menekan biaya operasional yang harus dibebankan pada operator air minum.
"Yang paling penting adalah kualitasnya. Karena air ini merupakan sumber hajat hidup orang banyak, jadi mesti menjadi prioritas dalam penanganannya," ujarnya.
Mayoritas puas
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid mengatakan berdasarkan survei Puskaptis pada warga Jakarta pada September 2009 menyebutkan hanya sebanyak 2,46% warga Jakarta yang mengaku tidak puas dengan pelayanan air bersih, sedangkan sebanyak 78,60% merasa puas, dan 18,95% kurang puas.
Tingkat kepuasan, imbuhnya, juga tergambar dari hasil survei atas lama waktu pelayanan air bersih, di mana sebanyak 79,32% warga mengaku puas, sedangkan yang kurang puas sebanyak 18,80% dan tidak puas 1,88% saja.
Pelayanan juga menyangkut pelayanan air bersih dari pihak ketiga yang berdasarkan survei mana sebanyak 67,46% warga mengaku sudah puas, sedangkan yang kurang puas sebanyak 15,08% dan tidak puas 17,46%.
Dari sisi biaya pembayaran air bersih, lanjutnya, mayoritas responden mengaku puas yakni sebanyak 74,72%, dan kurang puas 22,26% dan tidak puas 3,02%.
"Demikian juga untuk biaya yang dibebankan kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan air bersih oleh pihak ketiga, mayoritas responden mengaku puas yakni sebanyak 59,06% sedangkan yang kurang puas 30,71% dan tidak puas 10,24%," ujarnya.
Responden dalam survei adalah warga Jakarta yang tersebar di lima wilayah DKI, sebanyak 2.000 orang dengan usia di atas 15 tahun, dengan sistem multistate random sampling. Mia Chitra Dinisari
Post Date : 16 November 2009
|
