Jakarta, Kompas - Pemerintah pusat menjamin tidak akan lepas tangan dalam penanganan banjir di DKI Jakarta. Sejumlah penyelesaian konseptual masih terus dicari guna mengatasi secara tuntas problem banjir di Ibu Kota.
Dalam pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Rabu (16/1), Wakil Presiden Boediono menyatakan, pemerintah pusat tak bakal lepas tangan karena wilayah DKI Jakarta merupakan ”wajah” Indonesia. Dengan batas-batas yang ada, pemerintah pusat senantiasa membantu secara maksimal usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi berbagai persoalan kota.
Boediono memerintahkan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto melakukan koordinasi teknis dengan Pemprov DKI Jakarta. Kantor Wakil Presiden akan membantu koordinasi Pemprov DKI Jakarta dengan kementerian-kementerian.
Seusai pertemuan, Kuntoro menyatakan, penyelesaian persoalan banjir di Jakarta secara konseptual masih perlu dicari. Salah satu bentuk penyelesaian konseptual itu adalah pembangunan Waduk Ciawi. Namun, menurut dia, ada berbagai hal yang masih harus dibicarakan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait pembangunan Waduk Ciawi, antara lain persoalan lahan.
Joko Widodo menuturkan, persoalan Waduk Ciawi dibicarakan dalam pertemuan dengan Wapres. Jokowi mengharapkan pembangunan Waduk Ciawi dipercepat. ”Pembangunan waduk ini di luar Jakarta, maka pemerintah pusat sangat diperlukan,” paparnya.
Menurut Jokowi, pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta selalu bekerja sama dalam penanganan banjir. ”Contohnya di Sungai Pesanggrahan. Kami melakukan pekerjaan nonteknis, seperti membebaskan tanah dan menyiapkan anggarannya. Setelah siap, Kementerian PU masuk,” tuturnya.
Saat berada di Balaikota, Jokowi menegaskan, persoalan banjir yang membelit Ibu Kota bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah pusat pun turut bertanggung jawab menyelesaikan persoalan banjir.
”Kita harus dibantu penuh oleh pemerintah pusat, semua harus bergerak,” kata Jokowi. Bantuan pemerintah pusat ini terutama untuk penanganan jangka menengah dan panjang.
Dari hasil pemantauan di lapangan yang dilakukan Jokowi pada Selasa malam, area yang terkena dampak banjir kali ini terlalu banyak. ”Ada di Rawa Buaya, Kampung Pulo, Kampung Melayu, Bukit Duri, Tebet, Cengkareng, Bidara Cina, Rawa Jati, Pejaten, sampai Pasar Minggu,” kata Jokowi.
Dalam jangka pendek, yang bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta hanya memenuhi kebutuhan korban banjir, seperti perahu karet, logistik, posko kesehatan, dan dapur umum. Dari kondisi kemarin, banyak pengungsi yang tidak mendapat tempat.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, sebanyak 64.336 jiwa terkena dampak banjir dan sejumlah 9.374 jiwa terpaksa mengungsi. Mereka tersebar di 367 RT di 131 RW. Ketinggian air bervariasi, antara 5 sentimeter dan 300 sentimeter.
Pompa air juga sudah dikerahkan untuk menyedot genangan di jalan-jalan. ”Itu semua tidak mengatasi banjir dalam jangka panjang. Yang harus dilakukan untuk jangka panjang adalah pengerukan kali, normalisasi kali, dan pembuatan sumur resapan,” kata Jokowi.
Sayangnya, program-program itu sampai saat ini belum bisa dimulai. Kondisi sungai yang banjir tidak memungkinkan untuk pengerukan. Lahan yang diperlukan untuk normalisasi kali juga belum dibebaskan. Anggaran pembuatan 10.000 sumur resapan juga belum disahkan DPRD DKI Jakarta.
Sementara itu, Kuntoro mengatakan, penanganan banjir Jakarta tidak dapat ditangani sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta.
Menurut dia, Presiden dan Wakil Presiden sangat perhatian serta menganggap serius masalah banjir di Ibu Kota. Namun, Kuntoro menegaskan, pemerintah pusat perlu memberikan prioritas khusus terhadap masalah banjir ini.
”Perlu langkah revolusioner menyatukan sudut pandang, kemudian dibuat masterplan (rencana induk). Dari masterplan itu, ditentukan target, pembagian tugas, pendanaan, dan yang terpenting masterplan serta segala detailnya itu harus dibuka kepada publik,” tegas Kuntoro.
Dijelaskannya, Waduk Ciawi, misalnya, jangan diperdebatkan lagi. Namun, bagaimana agar cepat terealisasi tanpa perlu terjadi tarik-menarik antara pemerintah pusat, Pemprov Jawa Barat, dan Pemprov DKI.
Tidak diantisipasi
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Tutum Rahanta mengatakan, gangguan distribusi akibat banjir sebenarnya sudah sering terjadi. Sayangnya, pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk mengantisipasi kondisi tersebut.
”Jakarta ini kan sudah sering dilanda banjir. Jadi, seharusnya pemerintah sudah tahu akan selalu terjadi gangguan distribusi setiap kali banjir datang. Seharusnya mereka punya langkah antisipatif,” katanya.
Dia mengatakan, pemerintah tidak memiliki solusi atas gangguan distribusi tersebut dan memilih membiarkannya. Padahal, dampaknya bagi dunia usaha, khususnya sektor ritel, sangat terasa. ”Biaya distribusi membengkak dan pasokan barang terganggu. Kami berharap pemerintah serius menyikapi ini,” katanya.
Menurut Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Franky Sibarani, banjir telah berdampak bagi pengangkutan bahan baku ke pabrik pengolahan. ”Distribusi bahan baku ke pabrik terganggu. Kalau terus dibiarkan bisa mengganggu produksi,” katanya.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, di Jakarta, Rabu, menegaskan, gangguan distribusi akibat banjir, yang melanda sejumlah wilayah, belum berdampak serius bagi kelangkaan bahan pokok. (NEL/FRO/ART/RAY/NDY/ATO/ENY/LKT/CAS)
Post Date : 17 Januari 2013
|
