Pemerintah Pusat Lambat Tangani Banjir

RESPONS pemerintah pusat dinilai lambat dalam menangani ancaman banjir di Jakarta dan sekitarnya. Pernyataan itu diungkapkan tiga gubernur, yakni Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Gubernur Banten Ratu Atut Chousijah seusai rapat Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balai Kota DKI kemarin.

''Kami menyayangkan sikap lambat dari pemerintah pusat untuk duduk bersama membicarakan masalah penanganan banjir wilayah Jakarta. Perencanaan sudah ada, tetapi anggarannya dari APBN belum juga direalisasikan,'' ungkap Gubernur Banten Ratu Atut Chousijah.

Menurut Ratu Atut, sebenarnya dana dari pusat lewat Departemen Pekerjaan Umum (DPU) sudah ada untuk penanganan banjir di DKI, tetapi tidak cukup karena dananya sebagian besar tersedot ke Balai Besar Penanggulangan Kali Ciliwung dan Cisadane.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan urusan kali besar melintasi dua provinsi seperti Kali Ciliwung dan Pesanggrahan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun, ia menyatakan Pemda Bogor sudah ikut berpartisipasi. "Namun, aksi dari pemerintah pusat lambat. Makanya banjir tetap melanda Ibu Kota," katanya.

Selain itu, pemerintah pusat juga bertanggung jawab atas pemeliharaan situ, reboisasi hutan di Bogor, Puncak, dan Cianjur sebagai hulu 13 sungai membelah Kota Jakarta.

Menurut Heryawan, terdapat 150 situ tangkapan air sebelum masuk Jakarta di kawasan Puncak dan Bogor, baru 74 buah yang diperbaiki sisanya belum berfungsi maksimal.

Rencana pembangunan situ besar, Waduk Ciawi, juga dilakukan bersama antara Pemprov DKI yang membiayai pembebasan lahan dan pemerintah pusat yang membiayai pembangunan fisiknya. ''Itu pun sampai sekarang setelah sekian tahun perencanaan, belum bisa direalisasikan,'' kata Heryawan.

Sementara itu, Fauzi Bowo mengatakan penanganan banjir Jakarta dijamin bisa tuntas asal tersedia dana sebesar Rp22,3 triliun dengan target mulai 2007-2012. Syaratnya, pemerintah, Pemprov DKI, Pemprov Jawa Barat, dan Pemprov Banten punya komitmen bersama, siap dana, dan aksi. Penanganan banjir Ibu Kota tidak terlepas dari tiga unsur pemerintah daerah dan pusat itu. (Ssr/J-3)

Post Date : 23 Desember 2008