Pemerintah Perlu Membuat Peta Drainase

Sumber:Kompas - 29 November 2006
Kategori:Drainase
Bandung, Kompas - Memasuki musim hujan, Kota Bandung selalu menghadapi masalah banjir cileuncang. Untuk mengatasinya, Pemerintah Kota Bandung perlu membuat peta drainase, selain memperbaiki drainase agar sesuai dengan kondisi Kota Bandung kini dan mendatang.

"Angkot saja punya peta, masa Pemerintah Kota Bandung tidak punya peta drainase," kata Supardijono Sobirin, anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Selasa (28/11) di Bandung.

Peta drainase itu, kata Sobirin, bisa berupa peta drainase regional, yaitu berupa skala Kota Bandung secara umum, dan skala meso atau skala wilayah dan kecamatan, serta skala mikro yang mencakup kelurahan, RT, RW, dan kompleks permukiman. Peta ini diperlukan untuk landasan pembuatan keputusan teknis.

"Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang perilaku mencegah banjir. Memasang papan informasi di lokasi-lokasi rawan banjir," ujar Sobirin.

Sobirin menjelaskan, banjir di hilir bisa disebabkan hujan lebat di hulu. Sebab, badan sungai di hilir menyempit atau mengalami pendangkalan. Sementara banjir cileuncang di suatu tempat bisa disebabkan hanya oleh hujan lokal karena kawasan tersebut kedap air dan tidak memiliki pematus yang baik.

Menurut Sobirin, sebuah kawasan menjadi kedap air karena lapisan tanahnya tertutup benda atau bangunan sehingga kemampuan daya serap terhadap air menjadi rendah. Akibatnya, limpasan air menjadi sangat besar. Inilah yang terjadi di Kota Bandung.

Menghadapi musim hujan, kata Sobirin, harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan pada November dan Desember. Upaya jangka pendek itu meliputi pengerukan sampah dan endapan di selokan- selokan, terutama di kawasan yang sering terjadi cileuncang.

Selain itu, lanjut Sobirin, memperbaiki riol yang menyumbat, memperbaiki drainase, dan membuat sumur resapan di kawasan yang rawan cileuncang.

"Bila diperlukan, siapkan pompa air dan selang secukupnya untuk membantu mematus air yang tergenang menuju anak sungai atau drainase terdekat," kata Sobirin.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung Muchsin Al-Fikri menjelaskan untuk mengatasi cileuncang harus ada koordinasi antardinas, yakni Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, Dinas Bangunan, Dinas Tata Kota, dan PD Kebersihan. Harus dibuat rencana yang jelas untuk mengatasi cileuncang. "Cileuncang ini akibat pembangunan infrastruktur yang tidak terencana," kata Muchsin.

Kepala Dinas Bina Marga Rusjaf Adimanggala mengatakan, koordinasi menangani cileuncang secara mikro terus dilakukan dengan melibatkan camat dan lurah. "Perbaikan juga terus dilakukan. Namun, tidak bisa selalu begitu. Perilaku masyarakat juga harus diperbaiki. Masyarakat harus proaktif, jangan membuang sampah di kali dan selokan. Jangan dibebankan semuanya kepada pemerintah," kata Rusjaf.

Untuk mengantisipasi ini, pihaknya berencana menormalisasi beberapa kali. Di antaranya, Sungai Citepus, Cikapayang, Cinambo, dan Cicadas. Sungai Cinambo sudah dinormalisasi sehingga banjir di Gedebage mulai berkurang, bahkan tidak ada lagi.

Rusjaf juga mengeluhkan banyaknya bangunan dan kios pedagang yang berdiri di saluran drainase. "Banyak kali yang sudah di bawah bangunan dan terjadi penyempitan. Warga harus melihat itu dari banyak segi," ujar Rusjaf. (MHF)



Post Date : 29 November 2006