BENCANA banjir yang mengepung DKI Jakarta tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara-cara biasa. Namun, membutuhkan langkah strategis jangka panjang dan sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah. Bencana yang kerap melanda penghuni Jakarta di kala musim hujan itu tak akan bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja. Dalam memecahkan masalah tahunan itu, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat melakukan langkah strategis dan sinergi.
Pemerintah pusat akan menggelontorkan dana Rp2 triliun untuk merealisasikan program penanganan banjir Jakarta yang dimulai tahun 2013 dan diharapkan selesai pada pertengahan tahun 2014. Anggaran itu digelontorkan untuk menambah 50 unit MCK mobile dan pompa senilai Rp300 miliar, membuat sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) sebesar Rp 500 miliar, dan normalisasi sungai sebesar Rp 1,2 triliun. Keputusan itu ditetapkan dalam Rapat Terpadu yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Olah Raga Otto Iskandardinata (GOR Otista), Jakarta Timur, Minggu (20/1).
Hadir dalam rapat tersebut antara lain: Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan menteri terkait serta pimpinan Komisi V DPR. “Saya memutuskan dan semua sepakat, melakukan apa yang telah saya sampaikan tadi, tahun ini, tahun depan dan tahun-tahun berikutnya," kata Presiden.
Menurut Presiden, anggaran sebesar Rp2 triliun akan diprioritaskan pada penyediaan sodetan agar air dari kali Ciliwung dapat mengalir KBT. Menurut Presiden, jika beban air dialirkan ke KBT dan Kanal Banjir Barat (KBB), maka dampaknya tidak akan menyebabkan banjir parah seperti saat ini. Pengerjaan proyek itu dimulai tahun 2013 dan diharapkan selesai pada pertengahan tahun 2014. Biaya yang dikeluarkan sekitar Rp500 miliar. “Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Komisi V DPR, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, untuk memastikan anggaran bisa tersedia. Kemudian, segera kita mulai kerjakan tahun ini. Itu prioritas pertama," kata Presiden.
Prioritas kedua, lanjut Presiden, dalam waktu dua tahun ke depan, dilakukan penataan dan penertiban aliran sungai Ciliwung. Hal itu memerlukan kerjasama dan dukungan semua pihak karena menyangkut isu sosial dan lingkungan. Presiden menegaskan, tujuannya penataan tersebut semata-mata untuk keselamatan rakyat.
“Bayangkan kalau banjir seperti ini lebih besar lagi dan datangnya pada pukul 02.00 WIB, betapa berbahayanya saudara-saudara kita yang tinggal di pinggir Sungai Ciliwung," ujar Presiden. Kepala Negara memerintahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menyediakan lahan. Presiden mengingatkan, masyarakat tidak dirugikan dan memiliki tempat yang lebih baik dan aman.
Untuk melakukan penataan dan penertiban aliran Sungai Ciliwung, anggaran yang digelontorkan sebanyak Rp1,2 triliun. “Anggaran ini akan dikucurkan dalam waktu dua tahun, selama tahun 2013 dan 2014 mendatang. Itu dua proyek utama yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat pemerintah daerah," kata Presiden.
Presiden juga menyatakan, anggaran sebesar Rp300 miliar akan digunakan untuk penyediaan MCK mobile dan pompa. Presiden mengakui, para pengungsi yang menjadi korban banjir mengeluh karena kurangnya fasilitas MCK mobile. “Karena itu, kami merencanakan menambah minimal 50 MCK mobile," ujar Presiden.
Presiden menyayangkan saat banjir besar datang, ternyata masih kekurangan pompa. “Prasarana atau sarana perlengkapan itu yang ingin kami tingkatkan. Saya sudah hitung bersama menteri keuangan dan sejumlah menteri terkait, dan pimpinan Komisi V DPR, maka kami alokasikan anggaran sekitar Rp300 miliar," ucap Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden menyatakan, penyelesaian banjir dalam jangka panjang perlu dilakukan karena telah terjadi perubahan iklim global sehingga banjir bisa terulang lagi. Apalagi, kata Presiden, dari laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), curah hujan masih tinggi dan akan berlangsung hingga Maret mendatang. Presiden kembali memerintahkan jajaran BNPB, TNI, Polri, dan seluruh kekuatan untuk melindungi rakyat dan terus mengingatkan rakyat agar lebih siap sehingga bisa mengurangi dampak bencana banjir.
Dalam rapat tersebut, Presiden menyatakan, telah mengkaji semua pandangan. Pemerintah dan DPR telah mendesain solusi strategis jangka menengah dan jangka panjang. Sedangkan Pemerintah DKI Jakarta telah punya rencana dan tindakan yang akan dilakukan. “Semua kita satukan tadi. Kemudian, kami pilih mana prioritasnya. Dalam waktu dua tahun pertama ini, apa yang akan kita lanjutkan pada periode berikutnya 2014-2019," kata Presiden.
Menurut Presiden, masalah Jakarta jangan hanya dilihat sebagai salah satu provinsi dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Tetapi, Jakarta harus dipandang sebagai pusat pemerintahan dan kenegaraan. Jakarta juga merupakan pusat perekonomian dan pusat hubungan internasional. Karenanya, Presiden menyatakan, pemerintah pusat perlu mengambil keputusan dan kebijakan strategis untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan Pemerintah DKI Jakarta tersebut.
Sebelumnya, Presiden mengunjungi pemukiman warga korban banjir di Kebun Sayur, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (20/1). Presiden melihat dapur umum dan berkomunikasi dengan warga. Kunjungan Presiden itu kali kedua setelah sebelumnya, Kamis (17/1) lalu, Presiden menyusuri Sungai Ciliwung dan mendatangi korban Banjir di Rawajati, Kalibata.
Dari kunjungan di lapangan, Presiden mengungkap persoalan banjir juga akibat banyak sampah yang menyumbat saluran air. Pemandangan tak sedap itu menunjukan rendahnya disiplin masyarakat Jakarta.
“Kita bangun dan menghabiskan uang berapa triliun pun, kalau disiplin masyarakat kita tidak baik, sumber dari permasalahan tidak selesai. Mari semua berbenah, disiplin dan tertib membuang sampah pada tempatnya," ujar Presiden seraya mengharap Dinas Kebersihan DKI Jakarta meningkatkan kapasitasnya dengan menyadarkan masyakat agar bersahabat dengan lingkungan.
Usai rapat tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menekankan pentingnya resettlement (pemindahan) warga di bantaran Sungai Ciliwung dan normalisasi sungai. Pihaknya telah menyiapkan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp250 miliar untuk warga di Kali Ciliwung. Sementara normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter, anggaran yang disiapkan senilai Rp400 miliar.
Selain itu, gubernur yang akrab disapa Jokowi itu akan melakukan pengerukan sungai secara besar-besaran dengan melibatkan TNI. Program lainnya yang akan digeber Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pembuatan sodetan dari kawasan Otista ke KBT dan sumur resapan. Ditargetkan, Jakarta mempunyai 10 ribu sumur resapan.
Jokowi pun mengharap, realisasi program pembangunan Waduk Ciawi dan Cimanggis serta sistem pompa di kawasan Ancol segera selesai. "Kami juga mengusulkan terowongan multifungsi yang sudah ada dalam kajian juga segera dikerjakan. Mengenai arahnya dari MT Haryono ke Pluit," katanya. Frederich Batari/Nofrita/M. Yamin Panca Setia
Post Date : 21 Januari 2013
|
