Pemerintah Akui Sulit Atasi Banjir Jakarta

''DENGAN berat hati, tiga bulan ke depan (November, Desember, dan Januari) banjir akan melanda Jakarta. Yang bisa kita lakukan adalah menghindari kerugian agar tidak terlalu besar,'' kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto yang didampingi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam acara diskusi bertema Banjir Jakarta dan penanganannya di Hotel Darmawangsa, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, menghilangkan banjir dari Jakarta tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu, ke depannya pemerintah akan berupaya maksimal untuk menghadapi banjir. ''Jadi, jangan berharap tahun 2008 tidak ada banjir lagi,'' ujar Djoko.

Ia mengatakan berapa pun besarnya dana yang dialokasikan untuk mengatasi banjir, ternyata tidak akan bisa menyelesaikan masalah banjir. Pasalnya, masalah ini harus diselesaikan bersama-sama oleh pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan seluruh elemen masyarakat, termasuk Provinsi Jawa Barat dan kabupaten atau kota-kota yang menjadi tetangga Jakarta.

Fauzi atau biasa dipanggil Foke juga menjelaskan alasan-alasan beratnya mengatasi bencana langganan tersebut. Saat ini telah terjadi penyempitan aliran sungai. Ruang hijau yang ada justru dibangun untuk perumahan dan gedung. Bahkan, 40% tanah Jakarta berada di bawah permukaan air laut.

Solusi jangka pendek, lanjut Fauzi, sungai harus terus dikeruk, diturap, dan dinormalisasi. Berhubung pencairan pinjaman Bank Dunia masih dalam proses administrasi, biaya pengerukan diambil dari APBD DKI 2008 sebesar Rp22,5 miliar.

Djoko menambahkan, banjir di Jakarta baru akan berkurang setelah pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) selesai pada 2010. ''Banjir yang menimpa Jakarta dapat berkurang karena air langsung mengalir ke laut,'' ujar dia.

Untuk saat ini, pembangunan BKT sendiri tak kunjung rampung. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSC) Pitoyo Subandrio mengatakan, dari rencana pembangunan BKT sepanjang 23,5 km, baru tergali sekitar 15 km. ''Sisanya sepanjang 8,5 km baru akan tuntas setelah pembebasan tanah selesai,'' tutur Pitoyo.

Pitoyo menyatakan, diperlukan dana sebesar Rp2 triliun untuk membangun BKT hingga tuntas. Namun sayangnya, selain dihadang masalah besarnya anggaran, proyek BKT juga masih terbentur masalah pembebasan tanah yang statusnya tanah sengketa.

Foke menyebutkan, terdapat 294 berkas perkara di Jakarta Timur senilai Rp445 miliar dan sembilan berkas di Jakarta Utara senilai Rp115 miliar yang harus diselesaikan.

"Posisi awal November ini penampang basah baru 70,11%. Banyak bidang tanah yang tidak bisa dibebaskan karena masih dalam status sengketa," kata Foke.

Untuk mempercepat proses pembebasan lahan, pihaknya akan melakukan proses konsinyasi terhadap tanah-tanah yang masih dalam status perkara tersebut ke pengadilan.(*/E-5)

Post Date : 09 November 2008