|
Bandung, Kompas - Dibutuhkan dana setidaknya Rp 2,5 triliun untuk bisa menuntaskan persoalan banjir tahunan di Bandung selatan yang disebabkan luapan air Sungai Citarum. Dana sebesar ini digunakan untuk penanganan jangka panjang di wilayah hulu sampai pengadaan proyek pembuatan bendungan, situ, dan rekayasa Curug Jompong. Perkiraan total biaya penanganan banjir Citarum ini terungkap dalam Diskusi Pakar ITB-Kompas bertajuk "Konsep Penanganan Banjir Cekungan Bandung Terpadu", Kamis (19/2) di Grha Kompas-Gramedia. Kegiatan yang dibuka Rektor ITB Djoko Santoso ini menghadirkan pakar dan pemangku kepentingan yang terkait dalam upaya penuntasan banjir Citarum. Dana Rp 2,5 triliun ini adalah gabungan dari estimasi program penanganan banjir yang digagas peneliti ITB, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, dan Dinas Kehutanan Jawa Barat. Hidorolog yang juga Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan ITB Indratmo Soekarno mengungkapkan, penanganan terpadu diperlukan untuk mengatasi banjir Citarum secara tuntas. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ITB ini mengusulkan tiga proyek untuk mengatasi banjir ini. Pertama, pembuatan 22 situ buatan di daerah aliran Sungai Citarum. Dengan kapasitas daya tampung air 21 juta meter kubik dari luas 241,29 hektar, situ-situ tersebut diperkirakan dapat mengurangi debit puncak hingga 20 persen sekaligus menjadi sumber air baku serta potensi perikanan, tenaga listrik, dan daerah wisata baru. "Dengan potensi besar ini, investor-investor swasta mesti berminat," ujarnya. Situ buatan ini antara lain diusulkan di Cimeta, Ciwidey, Cibintinu, Tareptep, dan Sukawana. Total anggaran diperkirakan Rp 1 triliun. Curug Jompong Usulan kedua, di daerah hilir dilakukan rekayasa teknis Curug Jompong. Dari gundukan yang berada pada ketinggian 650 meter di atas permukaan laut, 11 meter dari bibir air terjun dihilangkan. Kemudian, dilakukan pengerukan sedalam 3 meter (maksimal 6 meter di hulu Curug Jompong) di sepanjang 30 kilometer sebelum Curug Jompong. Total estimasi anggaran Rp 500 miliar. Khusus wilayah Dayeuhkolot, usulan ketiga, penanganan harus dilakukan khusus, yaitu dengan membuat sistem polder (kolam air) yang dilengkapi pompa. Anggarannya diperkirakan Rp 27,5 miliar. Jika penanganan terpadu ini dilakukan, peluang banjir bisa dikurangi dari 50 persen menjadi hanya 4 persen. Kepala BBWS Citarum Mudjiadi mengatakan, fokus penanganan oleh pihaknya saat ini adalah normalisasi di sembilan anak Sungai Citarum. Dibutuhkan Rp 511 miliar untuk kegiatan ini dari pembebasan lahan sampai pembuatan konstruksi penunjang. "Padahal, anggaran tahun ini di kami hanya seperdua puluh," ucapnya. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Jabar Anang Sudarna, guna mencegah sedimentasi terus berlanjut di wilayah hulu Citarum, diperlukan upaya khusus, antara lain pendekatan sosial melalui pengembangan ekonomi rakyat di daerah hulu Citarum. Caranya melalui pengembangan agrokehutanan dan konversi lahan pertanian. Kepala Badan Perencanaan Daerah Jabar Deny Juanda mengatakan, persoalan banjir di Cekungan Bandung terus berlanjut. Saat ini, perlu ada keberanian untuk menuntaskan masalah ini secara terintegrasi. Maka, pihaknya berinisiatif mencanangkan Cekungan Bandung bebas banjir tahun 2012. "Jika tekad itu sudah ada, kenaikan anggaran, misalnya program rehabilitasi hutan, bukan tidak mungkin meningkat empat kali lipat," katanya. (jon) Post Date : 20 Februari 2009 |