|
JAKARTA -- Pembangunan banjir kanal timur (BKT) tidak akan mampu menyelesaikan masalah banjir di Jakarta, bila tidak diimbangi dengan perbaikan non struktural seperti penanganan ruang terbuka perkotaan, areal resapan air dan kesadaran masyarakat untuk memelihara saluran air. "Kita bisa lihat kenyataan yang ada, seharusnya luas daerah resapan minimal 20 hingga 30 persen dari luas wilayah kota. Jakarta tahun 1965 memiliki 33 persen daerah resapan terus menurun hingga tinggal sembilan persen saat ini," kata salah seorang staf pengajar jurusan Planologi, Fakultas Arsitektur dan Landscape Universitas Trisakti, Yayat Supriatna di Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan, pola penanganan banjir dengan penggunaan kanal atau saluran air memiliki dua hal yang harus diperhatikan. Selain membangun kanal banjir, juga perlu diperhatikan hal-hal pendukungnya. "Hal yang mendukung banjir kanal antara lain penanganan ruang terbuka hijau perkotaan, penjagaan areal resapan air dan juga kesadaran masyarakat untuk memelihara saluran air," ujar pria yang mengambil gelar pasca sarjananya di bidang Tata Kota atau Planologi di Institut Teknologi Bandung. Meski demikian, Yayat menekankan sebaiknya pemerintah tidak hanya berpikir bagaimana jika hujan turun aliran air langsung mengalir ke laut, tetapi yang lebih penting bagaimana air dapat ditahan dan meresap ke dalam tanah. "Warga Jakarta stress bila menghadapi musim kemarau karena kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari, tapi kalau memasuki musim hujan lebih stress lagi karena kebanjiran," ujarnya. Yayat mengakui, membuat sponge (daerah tampungan air), merehabilitasi situ dan membiasakan masyarakat membuat sumur resapan bukanlah pekerjaan ringan. Butuh perencanaan jangka menengah dan jangka panjang untuk mencapai kondisi tersebut. "Yang paling mungkin saat ini untuk dilakukan adalah membangun kesadaran di masyarakat agar membiasakan diri untuk hidup berdampingan dengan banjir (living harmony with water)," ujar alumnus Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran tahun 1987 itu. Inti hidup berdampingan dengan banjir adalah, masyarakat dilatih untuk mengetahui apa yang diharus dikerjakan, harus berbuat apa dan harus pergi ke mana saat bencana banjir melanda lingkungannya. Selain itu pemerintah harus lebih serius dalam menangani permasalahan banjir ini. "Memang tidak semua hal bisa dikerjakan oleh pemerintah, harus ada peran serta masyarakat, meski demikian pemerintah dalam hal ini pemprov DKI harus menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan pendekatan makro dan bukan penyelesaian masalah yang sifatnya sektoral," kata Yayat. Laporan : ant Post Date : 09 Oktober 2004 |